Makan Siang Gratis Bergizi Program Unggulan Presiden, Ini Kata Pakar Ekonomi UGM

Liputan6.com, Yogyakarta - Presiden Indonesia, Prabowo Subianto telah memulai program makan siang gratis bergizi pada Januari lalu. Pakar Ekonomi, Revrisond Baswir mengatakan program makan siang gratis bergizi merupakan suatu terobosan yang luar biasa, bahkan seharusnya dimulai sejak dahulu.

“Program makan bergizi itu merupakan satu terobosan yang saya anggap luar biasa. Kenapa? Karena dengan program itu ada ketegasan. Ada ketegasan nomor satu bahwa pembangunan itu hakikatnya adalah pembangunan manusia,” ujarnya Selasa 4 Februari 2025.

Menurutnya pembangunan yang sebenarnya jangan dipisahkan dari manusia, sebab banyak orang berpikir pembangunan dan manusia merupakan hal yang tak saling berhubungan. Kenyataannya, manusia dan pembangunan saling beriringan dan mempengaruhi.

Bahkan, jika dilihat melalui sudut pandang ekonomi, melalui Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, jelas Pasal 33 itu mengamanatkan kepada bangsa ini untuk melaksanakan apa yang disebut sebagai demokratisasi ekonomi. Sehingga rakyat dalam perekonomian Indonesia menjadi subjek, bukan hanya sebagai objek saja. Lalu, secara operasional, posisi rakyat sebagai subjek itu harus diterjemahkan, dengan cara, rakyat juga memiliki alat-alat produksi dan juga modal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang ada. “Jadi di Indonesia ini rakyat itu tidak cukup kalau hanya pekerja,” jelasnya.

Menurutnya ada 3 modal seharusnya dipenuhi secara berurutan dan seharusnya dimiliki oleh rakyat, yaitu modal intelektual, institusional, dan modal material. Semuanya, dimulai dari modal intelektual terlebih dahulu sebelum beralih ke modal-modal lainnya, dan salah satu terbentuknya modal intelektual berawal dengan program makan siang bergizi.

Revrisond mengatakan dengan program ini pemerintah bisa memberdayakan masyarakat, terlebih daerah-daerah di luar pusat. Menurutnya dengan adanya program makan siang gratis bergizi ini, dapat tercipta desentralisasi, yang mana pemerintah daerah akan mengatur program makanan bergizi ini sesuai dengan kondisi wilayah mereka masing-masing. Menurutnya dengan adanya program ini tak seharusnya memberatkan rakyat, serta tidak membebani APBD untuk berlangsungnya program ini. “Jangan hanya melimpahkan ke daerah, karena (mereka) tidak ada uang, lalu karena jumlahnya cukup besar, ada juga yang merisaukan, ada batas maksimal tidak untuk alokasinya? ” tuturnya.

Oleh karena itu, Revrisond mengingatkan pemerintah untuk lebih berhemat, dan lebih selektif dalam berbelanja. Pemerintah harus meningkatkan pendapatan untuk mencari dana demi keberlangsungan program ini, tanpa perlu berhutang maupun memangkas anggaran lain yang akan membebankan rakyat nantinya. “Jangan sampai rakyat yang jadi korban. Bagaimana caranya dengan biaya yang cukup agar makanan yang diberikan tetap bergizi,”imbuhnya.

Ia mengatakan salah satu cara pemerintah berhemat adalah dengan membubarkan lembaga-lembaga yang tidak perlu, khususnya di pemerintahan. Menurutnya, banyak lembaga-lembaga tersebut yang sebetulnya tidak perlu ada, namun terus dibiayai. Ia pun berpesan kepada masyarakat untuk mengingat bahwa kedaulatan itu di tangan rakyat. Masyarakat diminta untuk tidak pasif akan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. “Rakyat sering merasa dalam bidang ekonomi, mereka adalah peminta padahal itu hak mereka. Bukan hanya hak asasi politik sosial saja, sebisa mungkin program ini adalah hak asasi rakyat.”

Menurutnya, program makan siang gratis bergizi ini sejatinya bukan belas kasih pemerintah, melainkan bentuk dari hak asasi rakyat yang seharusnya pemerintah penuhi. Oleh karena itu, ia berharap, rakyat akan lebih sadar akan perannya, dan turut andil dengan terus bersuara dan memberikan gagasan mereka.