Efisiensi Anggaran, Sejumlah Proyek Prioritas di Maros Terancam Tidak Jalan

Liputan6.com, Maros - Pemerintah Kabupaten Maros tengah putar otak lantaran kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat. Hal itu berimbas pada berbagai sektor di Pemkab Maros, mulai dari proyek prioritas yang bakal tidak jalan, pemotongan anggaran perjalanan dinas, hingga bakal diterapkan work from home atau WFH di lingkup pegawai. 

"Dengan adanya pemangkasan ini, kami harus melakukan efisiensi di berbagai sektor, termasuk perjalanan dinas, seminar, dan pelatihan yang bisa ditunda atau digantikan dengan metode lain," kata Chaidir, Senin (10/2/2025).

Dia menjelaskan, sejumlah proyek infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang bernilai puluhan miliar di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terancam dihapus dari daftar pengerjaan tahun ini. Bagaimana tidak, dari sekitar Rp160 miliar anggaran DAK yang mestinya masuk ke Pemkab untuk pembiayaan proyek infrastruktur, dipangkas sekitar 50 persen menjadi Rp80 miliar.  

"Baru sekitar Rp30 miliar penggunaan anggaran yang telah diidentifikasi untuk dilpangkas, dan angka itu diharapkan terus bertambah agar proyek-proyek prioritas tetap berjalan tahun ini," ucap Chaidir.

Lebih lanjut ia menegaskan, dampak terbesar dari pemotongan ini dirasakan oleh beberapa dinas utama. Seperti halnya di Dinas Pekerjaan Umum yang kehilangan hampir Rp60 miliar. Sementara Dinas Perikanan mengalami pemangkasan sebesar Rp12 miliar.

"Ini tentu berimbas pada pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, kami berusaha mencari solusi terbaik agar roda pembangunan tetap berjalan," jelas Chaidir.

Selain itu, Chaidir bahkan tengah mempertimbangkan penerapan work from home atau WFH bagi pegawai di instansi yang tidak memberikan layanan langsung kepada masyarakat, seperti tenaga administrasi. Namun, layanan publik vital seperti Disdukcapil, rumah sakit, dan puskesmas tetap harus beroperasi penuh.

"Kita sedang mengidentifikasi opsi efisiensi yang bisa diterapkan. Jika memungkinkan, maka WFH akan diberlakukan untuk menghemat anggaran," tambahnya.

Pemerintah berharap langkah efisiensi ini dapat memastikan anggaran yang tersisa benar-benar dialokasikan untuk pembangunan yang dibutuhkan masyarakat, meskipun beberapa proyek harus mengalami penundaan akibat pemangkasan DAK ini.

Untuk menutupi pemangkasan dari efisiensi anggaran itu, Chaidir mengaku juga tengah berupaya menggenjot peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kerja sama pihak ketiga di berbagai sektor. 

"Sembari itu, kita juga terus mengupayakan peningkatan PAD dengan kerja sama dengan pihak ketiga. Seperti di sektor pariwisata dan bisa juga di sektor lain yang berpotensi. Semua kita akan jajaki peluangnya," lanjutnya.