Demo Indonesia Gelap Minta Ulang Efisiensi Anggaran, BEM KM UGM Siap Kembali Demo dengan Rakyat

Liputan6.com, Yogyakarta - Ribuan mahasiswa termasuk Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) KM Universitas Gadjah Mada yang turut serta dalam aksi demonstrasi bertema ‘Indonesia Gelap’ tolak kebijakan pemerintah di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat. Ketua BEM-KM UGM, Tiyo Ardianto mendesak Presiden perlu meninjau ulang kebijakan efisiensi anggaran terutama pemangkasan anggaran menyangkut pendidikan, kesehatan, fasilitas dan pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat.

“Kita minta Presiden untuk meninjau ulang,” kata Tiyo Ardianto, Selasa 18 Februari 2025.

Tiyo memberikan contoh anggaran sektor pendidikan selama ini belum ideal muai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, ditambah sarana dan prasarana pendidikan, hingga gaji guru honorer belum dapat diselesaikan pemerintah. Terlebih pemangkasan anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang menimbulkan pertanyaan besar terkait komitmen pemerintah untuk memprioritaskan sektor pendidikan.

“PTN pastilah tambah pusing karena harus mencari tambahan dana. Jalan keluar paling gampang? Naikkan UKT. Siapa yang jadi korban? Mahasiswa, orang tua, dan masyarakat Indonesia yang harus menguburkan mimpinya untuk kuliah hanya karena tak ada biaya,” jelas Tiyo dalam aksi Indonesia Gelap.

Walaupun pemerintah baru-baru ini memberikan respon bahwa tidak akan ada kenaikan UKT dan program KIP-K tetap dijalankan, namun menurutnya sangat disayangkan bahwa sejak awal pemerintah mengorbankan anggaran pendidikan dalam kebijakan efisiensi anggaran.

Menurutnya masih ada kemungkinan pemerintah kembali melakukan pemotongan anggaran, sebab Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 memuat arahan untuk menargetkan efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun. Menurut Tiyo, tidaklah bijak jika menjalankan efisiensi anggaran dalam mendukung program yang sejak awal sulit untuk ditopang APBN, seperti program MBG.

“Presiden Prabowo mesti menyadari bahwa pemangkasan ugal-ugalan ini tidak boleh dilakukan sekadar untuk memenuhi janji politik sebuah program yang tidak melalui kajian akademik yang cukup,” tambahnya.

BEM KM UGM, memberikan dua tuntutan utama bagi pemerintah, pertama, evaluasi Program Makan Bergizi Gratis dengan menyesuaikan kapasitas APBN dan kemampuan ekonomi nasional saat ini. Pemerintah tidak perlu malu untuk mempertimbangkan skema pembatalan dan mengembalikan fokus pada sektor fundamental seperti pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Kedua, harapan penerapan Kebijakan Pajak Progresif yang mampu menjadi sumber baru pendapatan negara. Maka, Pemerintah perlu mengatur kembali prioritas masyarakat sebelum kembali mengambil kebijakan.

“Kembalikan kepercayaan rakyat kepada Pemerintah dan masa depan dengan mewujudkan Pemerintahan yang bersih dari korupsi,” pesan Tiyo.

Tiyo menegaskan, jika pemerintah belum memenuhi tuntutan mahasiswa dalam aksi Indonesia Gelap ini maka pihaknya bersama mahasiswa dari berbagai di Indonesia akan kembali menggelar aksi serupa yang akan menggandeng masyarakat dengan jumlah massa jauh lebih besar.