PPKM Darurat di Jawa dan Bali, Pengelola Indomaret Optimalkan Layanan Belanja Online

Marketing Director PT Indomarco Prismatama (Indomaret) Wiwiek Yusuf menuturkan, PPKM Darurat berdampak terhadap jumlah kunjungan pelanggan.

oleh Agustina Melani diperbarui 02 Jul 2021, 08:04 WIB
Diterbitkan 02 Jul 2021, 08:03 WIB
Menjamurnya Alfamart dan Indomaret akan Dikaji Ulang Pemkot Palembang
Waralaba minimarket Indomaret di Kota Palembang Sumsel (Liputan6.com / Nefri Inge)

Liputan6.com, Jakarta - PT Indomarco Prismatama atau pengelola Indomaret, perusahaan asosiasi PT Indoritel Makmur Internasional Tbk (DNET) menyatakan tetap melayani kebutuhan masyarakat dengan optimal meski ada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat atau PPKM Darurat di Jawa dan Bali. Salah satu langkah dilakukan dengan optimalkan saluran penjualan online.

Marketing Director PT Indomarco Prismatama (Indomaret) Wiwiek Yusuf menuturkan, PPKM Darurat berdampak terhadap jumlah kunjungan pelanggan. Hal ini karena jam buka toko lebih pendek. Perseroan pun mencoba mengoptimalkan layanan dengan mengajak pelanggan manfaatkan belanja online.

"Kami berharap tetap dapat melayani kebutuhan masyarakat lebih optimal. Dengan menawarkan alternatif belanja online jadi lebih hemat waktu dan mobilitas. Karena cukup order online kami akan antar ke rumah,” ujar dia saat dihubungi Liputan6.com lewat pesan singkat, ditulis Jumat (2/7/2021).

Ia menambahkan, layanan online tersebut bisa diakses melalui aplikasi dan web klikindomaret, dan layanan pesanan antar.

Saat ditanya mengenai dampak penurunan jumlah pelanggan, Wiwiek belum dapat memastikan seiring PPKM Darurat mulai jalan 3-20 Juli 2021.

Selain itu, terkait protokol kesehatan, Wiwiek mengatakan, pihaknya telah menerapkan protokol kesehatan sejak 2020. “Kami sudah ikuti petunjuk pemerintah dan sudah jalan di semua toko,” kata dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini


Aturan Lengkap PPKM Darurat Jawa dan Bali

FOTO: PPKM Mikro Mulai Diterapkan di 7 Provinsi
Warga melintasi spanduk zona merah kawasan RW 01 Kelurahan kalibata, Jakarta, Selasa (9/2/2021). Pemerintah mulai menerapkan PPKM skala mikro mulai 9-22 Februari 2021 untuk 7 provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Berikut aturan PPKM Darurat di Jawa dan Bali

1. Perkantoran yang bergerak di sektor non-esensial wajib menerapkan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah 100 persen.

2. Kegiatan belajar mengajar wajib online atau daring.

3. Pada sektor esensial, karyawan yang boleh bekerja dari kantor atau work from office (WFO) maksimal 50 persen dengan protokol kesehatan ketat. Sektor esensial yang dimaksud meliputi keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina Covid-19, serta industri orientasi ekspor.

4. Pada sektor kritikal, WFO boleh dilakukan 100 persen dengan protokol kesehatan ketat. Cakupan sektor kritikal yakni energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman, dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi utilitas dasar (seperti listrik dan air), hingga industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.

5. Supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasionalnya sampai pukul 20.00 dengan kapasitas pengunjung maksimal 50 persen.

6. Restoran rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun di pusat perbelanjaan/mal hanya boleh menyediakan layanan antar (delivery) dan take away atau bungkus, serta dilarang menerima dine in atau makan di tempat.

7. Apotek dan toko obat diperbolehkan buka selama 24 jam.


Selanjutnya

FOTO: PPKM Mikro Mulai Diterapkan di 7 Provinsi
Warga melintasi spanduk zona merah kawasan RW 04 Kelurahan kalibata, Jakarta, Selasa (9/2/2021). Pemerintah mulai menerapkan PPKM skala mikro mulai 9-22 Februari 2021 untuk provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

8. Kegiatan di pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan ditutup sementara.

9. Kegiatan konstruksi di tempat konstruksi dan lokasi proyek boleh beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan lebih ketat.

10. Tempat-tempat ibadah yakni masjid, mushala, gereja, pura, vihara, kelenteng, dan tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditutup sementara.

11. Penutupan fasilitas umum yang meliputi area publik, taman umum, tempat wisata, atau area publik lainnya.

12. Kegiatan seni/budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial) yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup sementara.

13. Pada sektor transportasi, penumpang kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional dan online, serta kendaraan sewa dibatasi maksimal 70 persen dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.

14. Resepsi pernikahan maksimal dihadiri 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan ketat, tidak menerapkan makan di tempat resepsi. Penyediaan makanan hanya boleh dalam tempat tertutup untuk dibawa pulang.

15. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan moda transportasi jarak jauh seperti pesawat, bus, dan kereta api harus menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama, serta tes PCR H-2 untuk pesawat, dan antigen H-1 untuk moda transportasi jarak jauh lainnya.

16. Masker tetap dipakai saat melaksanakan kegiatan diluar rumah. Tidak diizinkan penggunaan facial tanpa penggunaan masker.

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya