Cegah Banjir, Pemkab Gresik Mulai Bangun Tanggul Kali Lamong

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Kabupaten Gresik (Pemkab Gresik) menyiapkan anggaran pembebasan tanah sebesar Rp 150 miliar dengan total luas sekitar 149 hektar untuk pembangunan Tanggul Kali Lamong Gresik.

Pembangunan Tanggul Kali Lamong di Desa Jono, Kabupaten Gresik, Jawa Timur dilakukan mulai Selasa, 25 Agustus 2020 ditunjukkan dengan peletakan batu pertama atau groundbreaking. Tanggul Kali Lamong dibangun untuk mencegah banjir akibat luapan Bengawan Solo di wilayah tersebut.

Bupati Gresik Sambari Halim Radianto mengatakan, Desa Jono, Kecamatan Cerme, salah satu desa yang rawan banjir dan pada  2019 menjadi desa yang paling parah akibat jebolnya tanggul.

"Kami berterima kasih kepada Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWS), karena telah memberikan perhatian kepada warga Gresik dengan membangun tanggul," ujar Sambari dalam kegiatan groundbreaking di Gresik, Jawa Timur, seperti dikutip dari Antara, Selasa (25/8/2020).

Ia berharap pembangunan tanggul dapat memberikan manfaat mengurangi bencana banjir. Rencananya dilanjutkan dengan bantuan pembangunan yang lebih besar.

Sambari mengaku program normalisasi Kali Lamong untuk pencegahan banjir akan terus dilanjutkan dan saat ini Pemkab Gresik telah menyelesaikan studi Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) tahap I.

"Kami berharap akhir 2020 studi LARAP telah selesai dan total panjang Kali Lamong 103 kilometer dengan melintasi wilayah Gresik sepanjang 58 km, masing-masing Kecamatan Balongpanggang, Menganti, Kedamean, Benjeng, Cerme, dan Kebomas," ujar dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Sementara itu, Perwakilan dari BBWS Isdianto berterima kasih kepada Pemkab Gresik karena banyak dibantu, seperti pembangunan lumbung air di Desa Sukodono, Panceng Gresik.

"Beberapa pembangunan juga dibantu Pemkab Gresik, seperti pembangunan Bendung Gerak Sembayat (BGS) dan studi revitalisasi waduk Bunder. Kami berharap, masyarakat mau bekerja sama membantu kami dengan merelakan tanahnya untuk diganti rugi yang sewajarnya. Semuanya untuk kepentingan bersama," kata Isdianto.