Perang Siber Kian Gencar, APJII Siap Sokong Tugas BSSN

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja menunjuk Mayor Jenderal TNI Djoko Setiadi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Djoko sebelumnya adalah Kepala Lembaga Sandi Negara dilantik berdasarkan Keputusan Presiden No 130/P Tahun 2017.

Terbentuknya BSSN ini disambut baik oleh Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII). Menurut Ketua Umum APJII, Jamalul Izza sudah seharusnya Indonesia memiliki badan semacam ini karena tren serangan siber akan terus meningkat.

Terlebih, menurut Jamalul, perang antar negara tak lagi dilakukan dengan senjata saja, melainkan lewat serangan siber. Ia menuturkan, perang siber jauh lebih berbahaya karena dapat melumpuhkan suatu negara dan membuatnya terpecah belah.

"Karena itu, kami akan siap membantu dan bekerja sama dengan BSSN. Apalagi untuk gerbang internet atau IP kan memang ada di anggota APJII," ujarnya saat ditemui usai konferensi pers Miss Internet Indonesia di Serpong, Banten, Rabu (10/1/2018).

Namun, untuk saat ini ia belum mengetahui bentuk kerja sama seperti apa yang akan dilakukan. Di sisi lain, BSSN sendiri masih menggodok program yang akan dibuat.

"Kalau sekarang memang belum ada pembahasan, tapi kami sudah berkomunikasi dengan Pak Djoko (Kepala BSSN) untuk membantu. Paling tidak, kami akan melakukan audensi dengan beliau," ujarnya.

Sekadar informasi, saat bertemu dengan awak media pekan lalu, Kepala BSSN Djoko Setiadi memang mengimbau putera-puteri Indonesia yang memiliki kemampuan dan pengetahuan soal siber untuk memberikan saran, sehingga upaya mengamankan ranah internet akan semakin kuat.

Putera-puteri Indonesia pun diharapkan dapat menyampaikan masalah siber yang mereka ketahui secara langsung kepada BSSN. Saran-saran itu diharapkan dapat menjadi masukan penting bagi BSSN untuk menjalankan tugas-tugasnya.

"Kami mengimbau kepada putera-puteri Indonesia yang memiliki kemampuan siber mari bersama-sama datang ke sini untuk memberikan saran, pendapatnya dan menyampaikan masalahnya (soal siber)," tutur Djoko. 

Selain itu, pegawai Lembaga Sandi Negara (kini BSSN) yang mempelajari soal siber di luar negeri dan sudah pulang, juga akan segera memberikan kontribusinya.

"Kita akan segera bekerja dan menyusun (berbagai hal yang dibutuhkan). Mudah-mudahan konponen putera-puteri yang ahli di bidang siber ini bisa membuat siber kita aman ke depan dan selamanya," jelas mantan Kepala Lembaga Sandi Negara tersebut.

Lebih lanjut, Djoko mengungkapkan BSSN sudah bisa mulai bekerja pertengahan bulan ini. BSSN sendiri saat ini tengah melakukan berbagai persiapan termasuk menyusun struktur organisasi seperti memilih Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan-jabatan yang ada.

BSSN dijadwalkan akan membahas kebutuhan anggaran yang dibutuhkan dengan Komisi I DPR pada 16 Januari 2018. Djoko memperkirakan anggaran yang dibutuhkan berkisar Rp 2 triliun.

"Sekarang kami sedang diskusi dengan pemangku kepentingan yang ada, sehingga yang kami ajukan nanti benar-benar tepat, berguna dan berfungsi. Kami menghindari alat-alat yang tidak berguna dan tidak berfungsi," tuturnya.

(Dam/Cas)

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: