Menkominfo: Indonesia Paling Tegas Tindak Facebook

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menegaskan Indonesia menjadi rujukan negara-negara tetangga dalam lingkup ASEAN perihal penegakan aturan terhadap penyelenggara sistem elektronik (PSE) asing seperti Facebook, Twitter, Telegram, dan lainnya.

Indonesia diklaim Rudiantara cukup tegas dalam menindak semua pemain PSE asing yang melanggar aturan.

"Negara tetangga di ASEAN mengirim permanent secretary dan enam atau tujuh orang stafnya untuk belajar kepada kita. Indonesia negara yang dianggap di negara Asean berani tegas gitu. Negara ASEAN mana lagi yang berani nutup PSE Internasional? Hanya Indonesia," ujarnya kepada awak media di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) di Jakarta.

Pernyataannya itu keluar kala ditanya wartawan terkait tudingan bahwa pemerintah dianggap lunak terhadap Facebook. Sebagaimana diketahui, diduga terjadi kebocoran data 1 juta pengguna Facebook Indonesia melalui aplikasi kuis yang dibuat oleh Cambridge Analytica (CA).

Sejauh ini, kata Rudiantara, pemerintah tak main-main dalam penegakan aturan. Sebagai contoh, beberapa pemain PSE internasional yang pernah mengalami pemblokiran adalah Telegram, Tumblr, dan Vimeo. Meski ujung-ujungnya menuai pro kontra.

"Ya namanya juga orang. Orang kan bisa pro dan kontra," jelas pria yang akrab disapa Chief RA itu.

Menurutnya, untuk kasus Facebook sendiri, ia tak ingin gegabah mengambil keputusan. Maka itu, ia meminta hasil audit Facebook terkait aplikasi pihak ketiga yang bekerja sama dengannya. Hasil audit ini nantinya akan diketahui, seberapa banyak dan bahayanya data pengguna Facebook yang ditambang dari aplikasi pihak ketiga itu.

Berbeda hal yang akan dilakukannya, bila Facebook terindikasi sebagai platform yang berkontribusi untuk penghasutan. Seperti yang terjadi di Myanmar dalam kasus Rohingnya.

Memanasnya persoalan itu lantaran banyaknya informasi hoaks yang disebar melalui media sosial. Facebook pun mengakui kekuatannya sebagai media sosial digunakan untuk bahan bakar meletupnya kejadian tersebut.

"Itu tidak boleh terjadi di Indonesia. Kalau itu terjadi, saya enggak punya keraguan untuk melakukan pemblokiran atau shutdown jika ada indikasi ke arah sana," tuturnya.

Terkait persoalan kebocoran data pengguna Facebook di Indonesia, Kemkominfo telah melayangkan sanksi administrasi berupa sanksi teguran lisan dan tertulis berupa Surat Peringatan (SP).

Sejauh ini, pemerintah telah melayangkan SP kedua untuk Facebook, lantaran pemerintah masih menemukan adanya aplikasi yang serupa CA yakni CubeYou dan AgregateIQ.

Pendiri Facebook, Mark Zuckerberg, baru saja selesai dicecar Kongres Amerika Serikat (AS) karena dianggap lalai menjaga keamanan Facebook.

Namun, meskipun ramai diberitakan ada data pengguna yang bocor, ternyata istilah bocor tidak pas untuk mendeskripsikan skandal Cambridge Analytica.

"Itu data Facebook bukan bocor. Kalau bocor kan istilahnya kayak pipa ada air tidak tahu di mana bocornya, ini datanya dikompromikan," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara di Jakarta belum lama ini.

"Jadi data itu perjanjian agar disuruh hapus, tapi tidak dihapus malah dipakai yang lain mungkin," lanjutnya.

Facebook memang mengaku telah mengubah peraturannya tentang data, dan menyuruh Cambridge Analytica untuk menghapus data yang mereka panen lewat aplikasi kuis.

Rudiantara pun menilai Cambridge Analytica membohongi Facebook dengan cara mengaku sudah menghapus data pengguna.

Ketika memberikan testimoni di depan Kongres, bos Facebook itu dicecar oleh Senator Kanapa Harris karena dituding menyembunyikan kasus ini yang sebetulnya terjadi pada 2015.

Zuckerberg pun berkilah pihak Facebook mengira Cambridge Analytica telah menghapus data yang mereka panen sehingga kasus dianggap sudah selesai.

Reporter: Fauzan Jamaludin

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini