Pemerintah Diimbau Tidak Gegabah Tetapkan Tarif Ojol

Liputan6.com, Jakarta - Research Institute of Socio-Economic Development (RISED) mengadakan survei mengenai persepsi konsumen terhadap kenaikan tarif ojek online (ojol) di Indonesia.

Adapun survei tersebut melibatkan 2.001 responden dan dilakukan di 10 provinsi di Indonesia. Dalam survei tersebut, diketahui kenaikan tarif ojol berpotensi menurunkan permintaan konsumen sebanyak 71,12 persen.

Pengamat ekonomi Universitas Indonesia, Fithra Faisal, mengatakan sebaiknya pemerintah tidak gegabah dalam menetapkan regulasi ojek online.

Dengan berkurangnya permintaan terhadap ojol tidak hanya menggerus manfaat yang diterima masyarakat tetapi akan berdampak pada penghasilan pengemudi.

"Risiko regulasi yang terlalu membatasi dan tarif yang tinggi akan mengakibatkan konsumen beralih, pendapatan pengemudi hilang, hingga kemudian menjadi beban pemerintah juga pada akhirnya," kata Faisal pada acara peluncuran survei RISED di Jakarta, Senin (11/2/2019).

Lebih lanjut, menurut Faisal, tingkat konsumsi pengguna layanan ojol menjadi faktor kunci penggerak keberlangsungan usaha transportasi online dan sumber pendapatan mitra. Oleh sebab itu, kebijakan terkait ojol perlu diperhatikan dengan seksama.

Ekonomi digital harus terus didorong dalam menciptakan lapangan kerja dan menyejahterakan masyarakat.

Berdasarkan hasil survei, 72 persen responden menggunakan ojol untuk pergi ke sekolah atau kantor. Sementara dari sisi jarak tempuh, 79,21 persen responden menggunakan ojol sejauh 0-10km per hari.

Angka tersebut menunjukkan, masyarakat menggunakan ojol untuk mobilitas jangka pendek. Serta, ojol juga mendukung konsumen terhubung dengan transportasi massal untuk berpergian ajarak jauh.

Sementara hanya 20,78 persen responden yang menggunakan ojol untuk berpergian sejauh 15-25 km per hari.

(Surya Handika R/Ysl)

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: