Penerapan Teknologi 5G Dapat Dongkrak PDB Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Penerapan teknologi 5G disebut dapat menjadi kunci meningkatkan PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia, sekaligus membuka lapangan kerja serta peningkatan produktivitas pada 2030.

Pernyataan itu merupakan hasil dari studi terbaru yang disponspori Qualcomm dan Axiata Group Berhad di Indonesia. Adapun riset bertajuk Unlocking 5G Benefits for the Digital Economy di Indonesia ini dilakukan oleh ITB (Institut Teknologi Bandung).

Laporan dari studi itu dipaparkan dalam webinar yang digelar Qualcomm dan Axiata bekerja sama dengan ATSI (Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia). Webinar itu juga membahas perkembangan terkini dan masa depan implementasi teknologi baru ini di Indonesia.

Dalam studi ini, ITB memprediksi implementasi 5G secara agresif di Indonesia dapat menambah Rp 2.874 triliun untuk perekonomian secara kumulatif dari 2021 hingga 2030. Nilai itu kira-kira mencapai 9,5 persen PDB.

Sementara pada 2035, tambahan nilai itu mencapai Rp 3.549 triliun atau sekitar 9,8 persen PDB. Penerapan teknologi ini juga dapat menciptakan 4,6 juta hingga 5,1 juta peluang kerja terkait 5G, dan meningkatkan produktivitas per kapita sebesar Rp 9 juta hingga 11 juta dalam periode yang sama.

"Analisis penilain dampak kami berdasarkan dua skenario, skenario 'dasar' berasumsi spektrum 5G kunci dalam rilis 2021 hingga 2023. Lalu, skenario 'agresif' yang mengasumsikan seluruh spektrum 5G dapat tersedia akhir 2021," tutur PT LAPI ITB Ivan Samuels, dalam keterangan resmi yang diterima, Senin (28/9/2020).

Lebih lanjut dia mengatakan, implementasi 5G secara agresif dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 3,1 persen di luar proyeksi pemerintah. Lalu ada pula potensi pertumbuhan dari peningkatan produktivitas di sebagian besar industri dan layanan yang didorong teknologi seluler baru ini.

"Dari pengamatan kami, baik industri maupun konsumen menyambut positif peluang 5G. Sudah banyak perusahaan telah mulai mengaplikasikan use cases dengan harapan teknologi ini dapat membuka peluang bisnis yang lebih baik dan lebih luas," ujarnya melanjutkan.

Melalui studi ini pula, ITB menawarkan delapan rekomendasi kebijakan utama untuk mempercepat penerapan 5G di Indonesia.

Rekomendasi itu termasuk menyertakan 5G sebagai Agenda Prioritas Nasional, meluncurkan Rencana Pita Lebar dan Konektivitas Nasional 2021-2025 yang komprehensif, dan merilis semua spektrum 5G penting ke operator seluler Tanah Air.

Turut hadir dalam webinar ini adalah Kepala 5G Task Force Indonesia, Denny Setiawan. Dia mengatakan saat ini pihaknya telah memasukkan spektrum 5G dalam dokumen rancangan RPJMN 2024 sekaligus sejumlah hal yang perlu dibahas secara legislasi di Omnibus Law untuk mendukung proses 5G di Indonesia.

"Beberapa hal yang termasuk dibahas adalah bagaimana mengharmonisasi kebijakan infrakstruktur pasif, model bisnis, dan menyiapkan spektrum di mana kami juga proses refarming, lalu yang terakhir proses sharing spectrum," tuturnya.

Untuk saat ini, Denny mengatakan, setelah dilakukan pembentukan Task Force 5G yang terdiri dari beberapa grup kerja, mereka telah mengundang para pakar untuk memberikan masukan dan menargetkan dokumen resmi akan keluar pada akhir 2021.

"Kami berencana awal Oktober akan melakukan diskusi dengan FCC untuk percepatan 5G dan Insya Allah awal Oktober akan dilakukan coexisting trial untuk 3.5 GHz band. Kami sudah menerapkan kebijakan teknologi netral, jadi operator dapat menggelar 5G pada band existing bilamana nanti sudah ada ekosistemnya," tuturnya.

Perwakilan Qualcomm, S.T Liew mengatakan ada peluang sangat besar dari penerapan 5G Indonesia. Dalam hal ini, dia menyoroti penekanan beragam use case termasuk Industrial Internet of Things (IIoT) yang sejalan dengan roadmap Making Indonesia 4.0.

"Dengan memanfaatkan momentum ini, Indonesia berpeluang menempati posisi sangat baik untuk mencapai target Revolusi Industri 4.0 sesuai agenda Making Indonesia 4.0 dan misi pemerintah mencapai pertumbuhan inklusif, di mana industri dan masyarakat dapat memperoleh manfaat revolusi digital," tuturnya.

Direktur Jenderal Sumber Day dan Perangkat Pos Informatika (Dirjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ismail, yang ikut serta webinar itu mengatakan prioritas pemanfaatan 5G Indonesia merupakan prioritas kerja Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Roadmap Making Indonesia 4.0.

Selain itu, pemanfaatan 5G juga dilakukan untuk pengembangan layanan TIK berkualitas di sembilan destinasi wisata super prioritas sekaligus mempersiapkan ibu kota negara baru.

"Menuju empat prioritas tersebut, ada beberapa layer yang harus disiapkan, berupa kebijakan strategis, infrastruktur 5G termasuk persiapan ketersediaan jaringan dan ketersediaan infrastruktur pasif," tuturnya.

(Dam/Ysl)

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: