Sempat Diputus, Sebagian Akses Internet di Myanmar Mulai Pulih

Liputan6.com, Jakarta - Akses internet di Myanmar sebagian mulai pulih pada Minggu 7 Februari 2021. Informasi ini diumumkan oleh NetBlocks, kelompok pemantauan internet.

"Pemulihan sebagian konektivitas internet dikonfirmasi di Myanmar, mulai pukul 14 waktu setempat (7 Februari 2021) di beberapa penyedia setelah terjadinya pemadaman," kata NetBlocks melalui Twitter, seperti dikutip Tekno Liputan6.com dari The Star, Senin (8/2/2021).

Pada Sabtu, 6 Februari lalu, pemerintah militer baru Myanmar memerintahkan operator dan penyedia layanan internet untuk menghentikan sementara akses internet di negara tersebut.

Kendati sebagian akses internet telah dipulihkan menurut NetBlocks platform media sosial masih tetap dilarang alias diblokir pada Minggu malam waktu setempat.

Sebagaimana dilaporkan sebelumnya, pemerintah militer baru memerintahkan ke operator seluler dan penyedia layanan internet di Myanmar untuk memblokir akses atas Facebook, Twitter, dan Instagram hingga waktu yang belum ditentukan. 

Sehari sebelumnya, yakni Minggu 7 Februari 2021, NetBlocks mengatakan, konektivitas internet di Myanmar hanya 14 persen dari hari biasanya.

Meskipun internet padam, beberapa pihak masih dapat menyiarkan Facebook Live berisi puluhan ribu pengunjuk rasa di jalan-jalan Kota Yangon.

Pelapor khusus PBB untuk urusan HAM di Myanmar, Tom Andrews mengatakan, gangguan internet membahayakan dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

"Para jenderal kini mencoba melumpuhkan gerakan perlawanan warga dan menjaga dunia luar dalam kegelapan - dengan memangkas hampir semua akses internet," kata Andrews melalui cuitannya.

Sebelumnya, Tech Crunch melaporkan, pada Sabtu 6 Februari 2021, Telenor, operator telekomunikasi asal Norwegia yang menjalankan layanan di Myanmar mengungkap, Kementerian Transport dan Komunikasi Myanmar (MoTC) memerintahkan semua operator seluler untuk menghentikan sementara layanan data (internet) di Myanmar. Sementara, layanan suara dan SMS tetap bisa diakses.

"Dalam perintah, MoTC mengutip dasar hukum dalam Undang-Undang Telekomunikasi Myanmar dan merujuk peredaran hoaks, stabilitas bangsa, dan kepentingan publik sebagai dasar tatanan tersebut. Telenor Myanmar sebagai perusahaan lokal terikat hukum setempat dan perlu menangani situasi yang tidak biasa dan sulit ini," kata Telenor dalam pernyataannya.

Telenor Myanmar juga menyebut, pihaknya memprioritaskan keselamatan karyawan di lapangan.

Ini merupakan kelanjutan dari aksi ribuan warga Myanmar turun ke jalan di Kota Yangon untuk berunjuk rasa memprotes kudeta pemerintahan militer yang terjadi 1 Februari 2021. Pada saat bersamaan, pemerintah militer justru memperlambat akses internet di negara tersebut.

Menurut kelompok monitoring NetBlocks Internet Observatory, pemadaman internet hampir total berlaku, pasalnya konektivitas diturunkan ke 16 persen dari biasanya. Demikian dikutip dari BBC, Minggu (7/2/2021).

"Konektivitas nasional turun hingga 75 persen dari tingkat biasanya. Data menunjukkan bahwa pelambatan akses internet mempengaruhi beberapa operator jaringan, termasuk Myanma Post and Telecommunications milik pemerintah dan Telenor," kata NetBlocks.

(Tin/Isk)