Kemkominfo: 12.548 dari 83.218 Desa dan Kelurahan Belum Tersentuh Internet 4G

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengungkapkan masih ada sekitar 12 ribu desa atau kelurahan di Indonesia yang belum mendapatkan akses internet 4G.

Dedy Permadi, Staf Khusus Menkominfo yang juga Co-Chair Digital Economy Working Group G20 2022, mengatakan pemerintah tengah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur digital.

"Indonesia ini masih ada wilayah-wilayah yang belum tersentuh akses internet 4G," kata Dedy dalam Sofa Talk DEWG secara virtual, Jumat (11/2/2022).

Dedy mengungkapkan, dari 83.218 desa dan kelurahan, masih ada 12.548 desa dan kelurahan yang belum memiliki akses internet 4G.

"Kita juga mengidentifikasi dari 500 ribu lebih pusat layanan publik, masih ada 150 ribu titik layanan publik yang belum ada akses internet memadai," imbuh Dedy.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Dedy melanjutkan, di 12.548 desa dan kelurahan yang belum mengakses 4G, Kemkominfo bersama operator seluler berbagi tugas untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital.

"Dan percepatannya 10 tahun dari initial plan, atau dari perencanaan awal 2032, tetapi Insya Allah, tahun ini atau tahun depan bisa diselesaikan dengan kerja sama antara BAKTI Kominfo dengan operator seluler," kata Dedy.

Sementara pada 150 ribu titik layanan publik, Kemkominfo berharap satelit Satria-1 dapat meluncur di kuartal tiga atau empat tahun 2023, dengan kapasitas 150 Gbps.

"Diharapkan bisa memenuhi kebutuhan untuk pusat layanan publik di 150 ribu titik misalnya sekolah, pesantren, kantor kelurahan, kantor kepolisian, dan lain sebagainya," imbuh Dedy.

Di sisi lain, pemerintah juga mendorong optimalisasi utilitas Palapa Ring atau tol langit.

"Yang kita akan disambungkan dengan Palapa Ring terintegrasi, yang salah satunya untuk mengintegrasikan jaringan fiber optic untuk wilayah Ibu Kota Negara baru kita," kata Dedy.

Pada kesempatan yang sama, Dedy juga menegaskan, untuk mendukung inklusifitas di bidang digital yang dibutuhkan bukan cuma soal perluasan akses internet saja, tetapi juga manusianya.

"Jadi kesenjangan bukan hanya soal daerah yang tidak ada internet dan daerah yang ada internet, tetapi juga soal orang yang sudah punya internet itu, bisa menggunakannya atau tidak," kata Dedy.

Sehingga, selain memastikan akses internet yang luas, Dedy mengatakan bahwa pemerintah saat ini bertugas untuk memastikan internet tersebut bisa digunakan secara positif dan produktif.

(Dio/Isk)