Kena Sanksi Bertubi-tubi, Rusia Disebut Pertimbangkan Legalisasi Software Bajakan

Tujuan utama dari rencana legalisasi software bajakan di Rusia adalah demi menyelamatkan pemilik bisnis.

oleh Giovani Dio Prasasti diperbarui 14 Mar 2022, 16:00 WIB
Diterbitkan 14 Mar 2022, 16:00 WIB
Kepanikan warga Rusia Tarik Uang di atm
Orang-orang mengantre untuk menarik uang dari ATM Bank Alfa di Moskow, 27 Februari 2022. Warga Rusia berbondong-bondong ke bank dan ATM tak lama setelah Rusia melancarkan serangan ke Ukraina dan Barat mengumumkan sanksi yang melumpuhkan ekonomi. (AP Photo/Victor Berzkin)

Liputan6.com, Jakarta Sanksi bertubi-tubi dari berbagai negara dan perusahaan, termasuk industri teknologi, tengah mendera Rusia sebagai respons dari operasi militer negara itu di Ukraina.

Di tengah pemblokiran ini, sebuah isu yang beredar menyebutkan pemerintah Rusia tengah mempertimbangkan legalisasi software bajakan, untuk dapat digunakan di dalam negeri.

TorrentFreak melaporkan, langkah itu seperti tertera dalam sebuah proposal berjudul "Priority Action Plan for Ensuring the Development of the Russian Economy in the Conditions of External Sanctions Pressure."

Dokumen Kementerian Pembangunan Ekonomi Rusia ini berisi beberapa tindakan yang jika diterapkan, bakal mempengaruhi pemilik hak cipta, paten, dan merek dagang yang bertindak bertentangan dengan kepentingan Rusia.

Mengutip Kotaku, Senin (14/3/2022), dalam poin 6.7.3 misalnya, akan memiliki implikasi besar pada pembajakan perangkat lunak atau software.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Orang Boleh Pakai Software Bajakan

Pengertian Software Komputer
Pengertian Software Komputer (sumber: pixabay)

"Pembatalan tanggung jawab atas penggunaan software (SW) yang tidak berlisensi di Federasi Rusia, yang dimiliki oleh pemegang hak cipta dari negara-negara yang telah mendukung sanksi," tulis dokumen itu.

Jika benar aturan ini disahkan, siapa pun bisa mengunduh dan menggunakan software bajakan yang tidak ada alternatif buatan lokal, selama mereka berasal dari negara yang mendukung sanksi terhadap Rusia.

TorrentFreak juga mencatat, undang-undang yang diusulkan mencakup tanggung jawab perdata dan federal. Selain itu, perubahan baru pada aturan Rusia ini akan tetap berlaku selama sanksi masih diterapkan di negara itu.

Dikutip dari PC Gamer, proposal ini tampaknya berlaku untuk semua jenis perangkat lunak tanpa lisensi, termasuk video game.

Usaha Menyelamatkan Pemilik Bisnis

Logo Microsoft (Dok. Microsoft)
Logo Microsoft (Dok. Microsoft)

Meski begitu, tujuan utamanya adalah agar pemilik bisnis di negara itu, bisa terus menggunakan perangkat lunak yang dibuat oleh perusahaan teknologi seperti Oracle dan Microsoft.

Namun, menurut situs bisnis Kommersant, sebagian besar software bisnis adalah layanan cloud berbasis langganan atau memerlukan verifikasi online. Sehingga tidak mungkin digunakan tanpa akses ke server tersebut.

Adapun, beberapa perusahaan teknologi yang menghentikan penjualan dan akses produk-produknya di Rusia sebagai imbas dari sanksi di antaranya adalah Activison Blizzard, Microsoft, dan Epic Games.

Selain itu, perusahaan seperti Sony dan PlayStation, Twitch, Netflix, EA Games, CD Projekt Red, juga menghentikan penjualan produk dan layanan mereka dari negara itu.

(Dio/Isk)

Infografis Upaya Gencatan Senjata Rusia-Ukraina
Infografis Upaya Gencatan Senjata Rusia-Ukraina (Liputan6.com/Triyasni)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya