Waspada Hoaks Pemilu 2024, Menkominfo: Berita Pasti Lebih Panas, Tapi Jangan Rusak Persatuan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi kembali mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap hoaks di media sosial dan internet, jelang Pemilu 2024.

"Namanya pemilu, pemberitaan pasti jadi lebih hot, tapi paling tidak jangan merusak sendi-sendi persatuan, kesatuan kita sebagai bangsa," kata Budi dalam peresmian press room di kantor Kominfo, Jakarta.

"Perbedaan pendapat biasa, tetapi pasti kita menghadirkan narasi lebih positif, lebih produktif, untuk kemajuan demokrasi itu sendiri," imbuhnya kepada awak media, Kamis (2/11/2023).

Menkominfo juga mengatakan, kementeriannya bakal memberantas hoaks atau berita palsu, serta membuka pintu buat siapa saja untuk melaporkan jika terdapat informasi menyesatkan.

"Nanti kami stempeli hoaks saja. Semua berita-berita palsu atau berita bohong itu pasti kami stempel hoaks," kata Menkominfo.

"Kami netral. Siapa pun kandidatnya, siapa pun partainya, kalau difitnah, bisa melaporkan kepada kami. Kalau soal hukum kita mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku," imbuhnya.

Ia menambahkan, dirinya telah memberikan instruksi ke satgas anti-hoaks untuk tidak perlu membagi-bagi mana yang misinformasi atau disinformasi, agar tidak bikin bingung masyarakat.

"Sudah tidak usah dipikirkan lagi pakai misinformasi, disinformasi, langsung saja hoaks, biar publik gampang menangkapnya," tegas Menkominfo.

Dalam kesempatan berbeda, Menkominfo sebelumnya sempat mengungkapkan adanya peningkatan jumlah hoaks ditemukan kementeriannya, jelang Pemilu 2024.

Budi mengungkapkan, Kementerian Kominfo mencatat sepanjang 2022, hanya ada 10 hoaks terkait Pemilu.

Namun, sepanjang Januari sampai Oktober 2023, Kominfo mengklaim ada 98 isu hoaks Pemilu, di mana menurut Menkominfo ini berarti ada peningkatan hampir 10 kali dibandingkan tahun lalu.

Dalam data yang dipaparkan Kominfo, Budi mengatakan bahwa meski terlihat fluktuatif, namun sejak Juli 2023, terjadi peningkatan yang signifikan dari bulan ke bulan.

Lebih lanjut, Kementerian Kominfo mencatat platform Facebook milik Meta, menjadi tempat penyebaran hoaks Pemilu yang paling banyak mereka temukan. "Saat ini kami telah mengajukan takedown 455 konten terhadap pihak Meta," kata Menkominfo.

Menurut Budi, hoaks pemilu merupakan bentuk information disorder yang menurunkan kualitas demokrasi, serta berpotensi memecah belah persatuan bangsa.

"Pemilu yang seharusnya menjadi pesta demokrasi dapat terkikis integritasnya, serta menimbulkan distrust, ketidakpercayaan antar warga bangsa," kata Menkominfo.

Budi mengatakan Kominfo akan melakukan sejumlah langkah strategis untuk menangani masalah ini. Pertama dimulai dari peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hoaks pemilu, dan pentingnya memverifikasi informasi dari sumber yang bisa dipercaya.

Selain itu, platform media sosial dan masyarakat juga diminta untuk terus mengidentifikasi dan melawan penyebaran hoaks pemilu.

Kominfo pun juga akan meningkatkan upaya patroli siber dan penerimaan aduan masyarakat terkait hoaks pemilu.

"Namun semua upaya tersebut tidak dapat serta merta menanggulangi hoaks Pemilu. Kami membutuhkan kerja sama seluruh masyarakat agar dapat menangkal hoaks," kata Budi Arie.

Untuk itu, Menkominfo pun memberikan beberapa tips bagi masyarakat, agar tidak mudah terjebak oleh hoaks di masa Pemilu 2024:

1. Jangan terpancing berita yang sensasional, yang memicu emosi dan bisa membuat kita membagikan berita tanpa melakukan cek kebenarannya terlebih dulu.
2. Pastikan sebuah sumber berita terpercaya dan memiliki reputasi yang baik, serta pastikan informasi berdasarkan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan dan bukan berdasarkan opini subyektif.
3. Bandingkan berita apabila menemukan informasi yang mencolok atau kontroversial. Carilah informasi serupa dari beberapa sumber yang berbeda untuk memastikan kebenarannya.

Selain itu, Budi mengatakan kementeriannya sudah menggandeng berbagai platform media sosial (medsos), untuk memerangi hoaks dan disinformasi Pemilu 2024.

Menurut Menkominfo, platform media sosial dan digital juga sudah memiliki kampanyenya masing-masing, terkait Pemilu 2024 di Tanah Air.

"Meta punya #BijakBersuara. Jadi kami sudah berdiskusi, bekerja sama dengan Meta, untuk mendukung terwujudnya Pemilu Damai 2024," kata Budi dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (27/10/2023).

"Dengan Google juga ada Yuk Pahami Pemilu. Jadi untuk sama-sama kita menghindari narasi-narasi atau hoaks yang bertebaran di platform social media, termasuk yang lain di TikTok, dan lain-lain," imbuh Budi.

Menkominfo juga mengatakan platform-platform ini sudah punya komitmen untuk segera mencabut atau menghapus konten-konten yang teridentifikasi sebagai hoaks dan melanggar UU ITE.

"Komitmennya sudah jelas. Jadi selalu kalau ada hoaks, cepat, dalam waktu kurang lebih 1x24 jam, sudah di-takedown dari platform," kata Menkominfo Budi Arie.