Anies Ungkap Strategi Dukung Kedaulatan Manufaktur Teknologi Indonesia, Kolaborasi Jadi Kunci

Liputan6.com, Jakarta - Calon Presiden Anies Baswedan mengungkapkan strateginya untuk membangun kedaulatan manufakatur teknologi di tengah arus impor yang masih tinggi di Indonesia. Hal itu ia ungkapkan dalam Debat Capres terakhir yang digelar, Minggu (4/2/2024).

Menurut Anies Baswedan, kemajuan sistem telekomunikasi dan teknologi informasi telah berkembang sangat pesat. Karenanya, ia merasa Indonesia tidak boleh ketinggalan di tengah perkembangan tersebut.

Untuk itu, Anies menuturkan, salah satu strategi yang akan dilakukannya adalah meningkatkan kualitas dan inovasi di sektor teknologi informasi.

"Dengan cara pairing, berpasangan. Mendatangkan pakar untuk bisa melakukan alih teknologi bersama-sama," tuturnya menjelaskan.

Strategi kedua untuk mendukung kedaulatan manufaktur teknologi adalah memprioritaskan investasi yang masuk dalam bentuk investasi padat karya yang didukung dengan perbaikan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi.

"Ini akan memberikan lowongan kerja untuk masyarakat lokal," tutur Calon Presiden nomor urut satu tersebut. Ia juga menyorot ada tiga aspek fundamental yang perlu diperhatikan, yaitu akses, kecepatan, dan keamanan.

Lebih lanjut Anies menjelaskan, dengan cara seperti itu, ketika mengundang pihak lain untuk melakukan investasi, pemerintah akan bisa menyiapkan infrastrukturnya.

"Hal yang tidak kalah penting terkait dengan pembangunan ini adalah perlindungan atas hak intelektual yang nanti akan terkait dengan industri manufaktur yang terkait," ujarnya melanjutkan.

Dalam hal ini, ia merasa, investasi padat modal termasuk investasi padat karya akan memungkinkan Indonesia untuk melakukan lompatan lebih cepat. 

Pada kesempatan tersebut, Anies juga sempat menyinggung soal tindakan praktis yang bisa dilakukan pemerintah. Ia menyatakan, pendekatan yang bisa dilakukan adalah kolaboratif.

Jadi, negara berperan sebagai regulator dan bisa memberikan ekosistem yang sehat.

"Panggil pelaku yang selama ini terlibat, baik swasta maupun BUMN. Sampaikan ada kebutuhan membangun pabrikan telepon seluler. Tanya apa yang dibutuhkan dari negara, apakah perizinan, apakah dana, apakah keleluasaan pajak, semua yang menjadi kebutuhan diberikan," ujarnya.

Kendati demikian, ia menegaskan, pelakunya tetap sektor swasta atau BUMN.

Untuk itu, menurut Anies, fungsi pembangunan yang dilakukan negara, bukan berarti negara yang melakukan pembangunan tersebut, melainkan memberikan pada BUMN dan swasta yang memang sudah berkecimpung di bidang itu.

"Jadi, fungsi kita ketika bicara membangun, bukan negara yang membangun, tapi memberikan pada BUMN dan swasta yang sudah bergerak di situ. Siapkan infrastrukturnya. Beri target waktunya, lalu eksekusi. Tunggu peresmiannya," tuturnya menutup pernyataan.