Menkomdigi di AI Action Summit: Tata Kelola AI harus Berlandaskan Keadilan hingga Keamanan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan komitmen Indonesia dalam membangun tata kelola kecerdasan buatan (AI) yang inklusif dan berimbang.

Dalam Ministerial Meeting of GPAI Members and Interested Countries yang merupakan bagian dari AI Action Summit, yang digelar di Paris, Meutya menyoroti peran strategis Indonesia dalam menjembatani kepentingan negara berkembang dan negara maju dalam kebijakan AI global.

Menurutnya, Indonesia meyakini bahwa tata kelola AI harus berlandaskan pada prinsip keadilan, inklusivitas, dan keamanan.

"Indonesia yakin bahwa kebijakan AI global harus mencerminkan kepentingan semua negara, tidak hanya negara maju, tetapi juga memperhatikan realitas negara berkembang seperti Indonesia," ujar Meutya Hafid dalam sambutannya di Kementerian Urusan Eropa dan Luar Negeri Prancis, dikutip dari keterangan resminya, Selasa (11/2/2025).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Presiden Prancis Emmamuele Macron, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot, Menteri Digital Prancis Clara Chappaz, Menteri Luar Negeri Serbia Marko Uri, serta para menteri komunikasi dan digital dari negara-negara anggota OECD dan mitranya.

Dalam forum ini, Indonesia menekankan pentingnya pendekatan inklusif dalam tata kelola AI global, yang selaras dengan tema utama pertemuan tersebut, yaitu GPAI's Role in Building Inclusive Global Governance of AI.

Indonesia juga mendukung upaya untuk memperkuat koordinasi internasional dalam pengembangan AI yang berfokus pada kepentingan publik dan kesejahteraan sosial.

"AI merupakan kekuatan transformasional dalam perekonomian global, namun kita harus memastikan tidak ada negara yang tertinggal dalam revolusi digital ini. Indonesia akan terus berperan aktif dalam diskusi kebijakan AI global untuk menjamin AI yang aman, etis, dan inklusif bagi semua," Meutya Hafid menegaskan.

Indonesia mendorong kebijakan AI yang berpegang pada prinsip keadilan, inklusivitas, dan keamanan, serta memastikan bahwa AI dapat digunakan sebagai alat untuk pembangunan yang berkelanjutan.

"Kehadiran Indonesia dalam forum ini bukan sekadar untuk memperoleh kursi dalam diskusi global, tetapi juga untuk memastikan bahwa kebijakan AI dunia mencerminkan kepentingan negara berkembang. AI harus dikelola dengan prinsip yang menempatkan manusia sebagai pusat inovasi," Meutya memungkaskan.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mewakili Presiden Prabowo Subianto menghadiri Pertemuan Tingkat Tinggi Aksi Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence Action Summit (AIAS) yang berlangsung di Paris, Prancis pada 10-11 Februari 2025.

Berdasarkan informasi yang diterima, Sabtu (8/2/2025), Konferensi tersebut merupakan forum internasional yang mempertemukan perwakilan lebih dari 100 negara, termasuk kepala negara, menteri, CEO perusahaan, dan pimpinan organisasi internasional.

Sebelumnya Presiden Prancis, Emmanuel Macron, telah mengirimkan undangan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto untuk hadir secara langsung pada AIAS, yang merupakan pertemuan tingkat tinggi para Kepala Negara. 

Selain menghadiri AIAS, Menkomdigi juga diminta oleh UNESCO untuk mempresentasikan metodologi penilaian kesiapan atau "readiness assessment method" pada acara sampingan (side event) yang akan digelar pada 10 Februari 2025.

Rangkaian Acara AIAS 2025 di Paris

Rangkaian acara AIAS dimulai pada 6 Februari 2025, dengan perjamuan peserta di Elysee Palace dan acara High Level Segment di Grand Palais.

Selama beberapa hari, berbagai diskusi dan acara akan digelar, termasuk Science Day pada 6-7 Februari, Cultural Weekend pada 8-9 Februari, serta Diskusi Meja Bundar dan Jamuan Kepala Negara pada 10 Februari. Puncak acara akan dilanjutkan dengan Leaders Plenary dan Penutupan pada 11 Februari.

Peluang untuk terlibat dalam ekosistem AI global akan semakin terbuka apabila Indonesia memiliki regulasi yang tepat dalam pengembangan teknologi tersebut.

Kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang optimal dalam penggunaan dan pengembangan AI.

"Keterlibatan proaktif seluruh pemangku kepentingan dalam regulasi dan pengembangan AI sangat penting, sehingga Indonesia dapat memanfaatkan potensi teknologi AI yang dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan sektor-sektor terkait," ujar Menkomdigi.

Sebagai langkah awal, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) juga telah menginisiasi Dialog Kebijakan AI yang membahas tantangan serta potensinya di berbagai sektor seperti e-commerce, perbankan, kesehatan, pendidikan, hingga keberlanjutan.

Sektor e-commerce Indonesia yang diproyeksikan mencapai USD 150 miliar pada 2030 harus siap mengadopsi AI untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak.

Dengan pengaturan yang tepat, Menkomdigi meyakini Indonesia akan menjadi pemain utama dalam ekosistem teknologi AI global.

Sebagai negara yang aktif berpartisipasi dalam forum internasional seperti AIAS, Indonesia dapat memastikan bahwa perkembangan teknologi ini berjalan seiring dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi dunia, termasuk dalam hal regulasi dan pemanfaatannya.