Megawati: Malu Saya, Seandainya Asian Games Batal di Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Presiden RI ke 5 Megawati Soekarnoputri malu seandainya Indonesia batal menjadi tuan rumah kompetisi Asian Games. Pernyataan ini dikatakan Megawati setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama  berniat membatalkan pelaksanaan Asian Games 2018 di Ibu Kota, karena lahan hibah untuk wisma atlet ditolak DPR.

"Malu ‎saya kalau benar (Jakarta batal jadi tuan rumah Asian Games 2018)," kata Megawati, dalam acara bertajuk Simposium Kebangsaan Refleksi Nasional Praktek Konstitusi dan Ketenagakerjaan Pasca Reformasi di Gedung Nusantara IV, Jakarta‎, Senin (7/12/2015).

‎Ketua Umum PDIP itu menerangkan, Asian Games pertama kali digelar di Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden RI ke 1 Sukarno. Saat itu, dunia mengagumi meriahnya penyelenggaran pesta olahraga itu.

Namun, untuk penyelenggaran Asian Games saat ini, Megawati menuturkan persiapannya masih jauh dari sempurna.

‎"Olahraga saja enggak benar. Asian Games, masak dulu ayah saya jadi setahunan pembicaraan, ini Asian Games, saya tanya ke Mbak Puan (Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani), yang jadi koordinatornya, bagaimana belum ada keputusannya," tutur Megawati.

‎Ahok sebelumnya geram karena DPR tidak merestui usulannya terkait hibah lahan pembangunan wisma atlet. Dia awalnya mengusulkan agar lahan milik Sekretariat Negara di Kemayoran, Jakarta Pusat dihibahkan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun permintaan itu ditolak oleh DPR.

Masalah ini menggangu persiapan Asian Games 2018 mengingat lahan di Kemayoran menurut rencana bakal digunakan sebagai perkampungan atlet. Ahok yang kesal lalu mengancaman akan membatalkan Asian Games dan melaporkannya ke Komite Olimpiade Internasional (IOC).

"Kalau memang ternyata tidak bisa siap, ya bilang saja sama IOC, batalin aja Asian Games di Jakarta. Enggak siap Jakarta," ucap Ahok di Balai Kota beberapa waktu lalu.

Mantan Bupati Belitung Timur itu menduga, ada permainan dari Pusat Pengelola Kawasan Kemayoran (PPKK). Dia mengaku sudah menyampaikan dugaannya ini dalam rapat dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta bila PPKK sudah melobi Komisi II DPR sehingga hibah lahan tidak mendapat izin.