RI Berambisi Jadi Pemenang di Era Perdagangan Bebas ASEAN

Pemerintah membentuk Komite Ekonomi ASEAN 2015 yang akan mengidentifikasi peluang dan tantangan Indonesia dikancah perdagangan bebas ASEAN.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 12 Mar 2014, 20:46 WIB
Diterbitkan 12 Mar 2014, 20:46 WIB
dpr-komunitas-ekonomi-asean-130401b.jpg

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah memastikan Indonesia sangat siap menghadapi era perdagangan bebas Asia Tenggara dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Kesiapan itu ditunjukkan melalui pembentuan ASEAN Economic Committee yang melibatkan pemerintah dan dunia usaha.

Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa mengungkapkan, pemerintah terus mempertajam pilar pembentukan Komite Ekonomi ASEAN 2015, antara lain di bidang politik dan keamanan, ekonomi dan budaya.

"Komite ini akan mengidentifikasi peluang dan tantangan serta penyesuaian yang harus dilakukan pemerintah dan dunia usaha. Tapi dengan MEA potensi sangat terbentang luas," jelas dia usai Rakor MEA di Jakarta, Rabu (12/3/2014).

Pemerintah, tambah Marty, menegaskan tak akan mundur dari komitmen perdagangan bebas di kawasan regional meski Indonesia masih mengalami defisit neraca perdagangan.

"Tidak, kita tetap on track. Tingkat score card national kita 84% dan tingkat pelaksanaan Indonesia terhadap MEA masih sesuai rencana. Kita harus pertajam supaya Indonesia menjadi pemenang meraup manfaat dan komunitas ASEAN ini," terangnya.

Untuk menjadi pemenang, lanjut dia, pemerintah dan dunia usaha terus meningkatkan pertumbuhan di seluruh sektor, seperti perdagangan, investasi dan sebagainya.

"Semua standar harus dipenuhi dan melalui ratifikasi perjanjian. Kita juga harus memanfaatkan peluang karena MEA akan membawa ekonomi lebih terintegrasi," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Syarief Hasan menambahkan, pihaknya lebih menekankan akses keuangan dan produktivitas sektor UKM untuk menghadapi MEA. "Akses keuangan ditingkatkan karena menghadapi persaingan bebas perlu modal dan produktivitas yang bagus juga," ucapnya.

Secara spesifik, Syarif bahkan mendesak agar plafon pinjaman bagi koperasi dan UKM bisa diberikan lebih dari Rp 500 juta. "Saya usulkan dari perbankan tapi bukan dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Mudah-mudahan usul ini diterima," kata dia.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa melanjutkan, Indonesia mempunyai keunggulan sehingga sekitar 53% investor tertarik menanamkan modalnya di negara ini.

"Tapi memang harus diakui masih banyak yang harus dikerjakan, seperti infrastruktur, sumber daya manusia, perizinan dan lainnya. Tapi daya tarik investasi tetap di Indonesia," tuturnya.

Meski era perdagangan bebas, Hatta menegaskan bahwa Indonesia tetap akan memproteksi produk-produk lokal tanpa harus menolak impor. "Terpenting bagaimana kita meningkatkan daya saing kita. Jadi belilah barang kita karena bagus, indah, murah dan kita cinta produk lokal," tandas dia.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya