Liputan6.com, Jakarta Pemerintah disarankan untuk ikut campur dalam penentuan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi. Hal itu ditujukan agar para operator Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tidak seenaknya dalam menetapkan harga.
"Bukan hanya BBM subsidi saja yang ditentukan, tapi BBM non subsidi, cuma caranya begitu memang ditetapkan pemerintah," kata Staf Ahli Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erie Soedarmono di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (19/3/2014).
Menurut dia, pemerintah harus mengatur penetapan harga BBM non subsidi berdasarkan kesepakatan dengan badan usaha yang beroperasi di Indonesia. Dengan begitu persaingan yang sehat antara penjual BBM non subsidi bisa tercipta.
"Itu harus dirinci, kalau BBM non subsidi harus sesuai dengan kesepakatan badan usaha tanpa itu bingung," tuturnya.
Selain itu, pemerintah juga harus melakukan klasifikasi jenis BBM. Ia mengungkapkan, klasifikasi BBM bisa dibagi tiga yaitu BBM bersubsidi, BBM non subsidi dan BBM untuk pertahanan.
Menurut Erie, saat ini pemerintah lupa menetapkan BBM untuk pertahanan kemanan sebagai BBM khusus, sehingga masih bergantung pada Anggaran Belanja Pendapatan Negara (APBN) yang terbatas.
"Jenis klasifikasi tiga BBM non komersial, subsidi, Hankam Keamanan, ini lupa, selama ini dari APBN. Itu yang harus diatur, mana harga BBM komerisal, BBM subsidi, BBM pertahanan kemanan," pungkasnya.
Pemerintah Harus Ikut Atur Harga BBM Non Subsidi
Pemerintah disarankan untuk ikut campur dalam penentuan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi.
diperbarui 19 Mar 2014, 20:01 WIBDiterbitkan 19 Mar 2014, 20:01 WIB
Suasana SPBU di jalan Rasuna Said, Jakarta, Rabu (14/7). Pemerintah berencana membatasi penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan roda empat atau mobil buatan tahun tertentu .(Antara)
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
Video Terkini
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Prabowo-Gibran Bakal Buka Seleksi CPNS 2025, Ini Bocorannya
6 Fakta Menarik Jamaludin Malik, Bawa Ultraman Saat Pelantikan Anggota DPR
Jelang Debat Pilkada Jakarta, Pramono Harap Tak Ada Pertanyaan Singkatan-Singkatan
Tim Gabungan Bea Cukai, BNN, dan TNI Sita 50 Kg Ganja di Perbatasan Papua Nugini
7 Tanda Pria Playboy yang Penting Dipahami, Hati-Hati Termakan Bujuk Rayunya
Superbank Bagi Tips Kelola Keuangan untuk Liburan ke Korea, Simak Caranya
Heran Lihat Kesenjangan di Kawasan Istana, Ini yang Akan Dilakukan Pramono Jika Menang Pilkada Jakarta
7 Resep Olahan Tepung Ketan, Sajian Camilan yang Manis dan Dijamin Legit
Gandeng Grab, Begini Cara Blibli Tekan Emisi Karbon
Lady Gaga Ungkap Perannya di Joker 2 Pengaruhi Hubungan dengan Tunangan
UU PDP Berlaku Oktober 2024, Kapan Lembaga Pengawasnya Dibentuk?
Kemenpora Beri Penghargaan untuk Insan Olahraga, Mulai Veda Ega hingga Hendra Basir