Kudeta Militer Thailand Berdampak ke Industri Penerbangan RI

Krisis Thailand membuat maskapai penerbangan ada yang menutup rute dan mengurangi jam penerbangan ke sana.

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 23 Mei 2014, 14:52 WIB
Diterbitkan 23 Mei 2014, 14:52 WIB
AirAsia Tutup Rute Penerbangan Surabaya-Bangkok
Maskapai penerbangan AirAsia kembali melakukan langkah efisiensi.

Liputan6.com, Jakarta - Semakin tidak kondusifnya situasi di Thailand menjadikan beberapa maskapai mulai memikirkan kembali untuk terbang ke negeri Gajah Putih.

Ketua Indonesian National Air Carriers Association (INACA) Arif Wibowo mengaku beberapa maskapai asal Indonesia pun tak luput dari dampak yang ditumbulkan dari situasi di Thailand.

"Kalau melihat Bangkok, pasti akan berpengaruh karena dengan posisi sekarang dalam penguasaan militer Thailand mempengaruhi jam tenang dan ada yang mengurangi bahkan ada yang menutup rute ke sana," ungkap Arif di Jakarta, Jumat (23/5/2014).

Dari yang saat ini diketahui, Arif menyebutkan akan ada pengurangan frekuensi penerbangan yang dilakukan oleh Air Asia Indonesia dengan tujuan Surabaya-Bangkok.

Dia mencontohkan apa yang terjadi di Thailand tidak jauh beda dengan kejadian yang dialami Indonesia ketika penerbangan di beberapa wilayah Sumatera Utara terganggu akibat bencana kebakaran hutan di Riau.

"Air Asia itu dari Surabaya-Bangkok juga akan berkurang, itu saya pikir normal-normal saja melihat situasi negaranya," jelas dia.

Angkatan bersenjata Thailand memberlakukan darurat militer mulai Selasa waktu setempat, di tengah krisis politik di Negeri Gajah Putih. Alasan daruat militer "untuk menegakkan hukum dan ketertiban".

Tentara Thailand juga memberikan kekuasaan luas pada dirinya sendiri untuk menegakkan keputusan tersebut. Namun, pihak militer yang kali terakhir mengambil alih kekuasaan pada tahun 2006 menyatakan bahwa langkah yang mereka keluarkan bukanlah kudeta.

Darurat militer muncul setelah krisis politik terus berlarut, meningkatkan ketegangan antara pemerintah dan oposisi. Awal bulan ini, misalnya, Mahkamah Konstitusi memerintahkan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dan sejumlah menteri dalam kabinetnya mundur. (Yas/Ahm)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya