Kisruh Royalti Lagu Agnez Mo Vs Ari Bias, Bagaimana Aturan yang Sebenarnya?

Pelayanan Dinas P2B Buruk, Tata Kelola Jakarta Semrawut

Banyak proses-proses perizinan mendirikan bangunan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tak sesuai dengan peruntukkannya.

oleh Fiki Ariyanti Diperbarui 18 Jul 2014, 15:40 WIB

Diterbitkan 18 Jul 2014, 15:40 WIB

Citizen6, Jakarta: Gedung-gedung bertingkat di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Tidak ada lagi ruang terbuka hijau, bahkan penambahan ruas jalan tidak bisa lagi, sehingga sering terjadi kemacetan. (Pengirim: Sunyoto)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Lembaga pelayanan publik, Ombudsman menyebut, pemerintah provinsi DKI Jakarta mempunyai pekerjaan rumah yaitu membenahi pelayanan publik Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B). Pasalnya, instansi ini paling banyak mendapat keluhan dari masyarakat.

Ketua Ombudsman, Danang Girindrawardhana mengatakan, P2B masih menjadi sumber masalah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta karena mengantongi puluhan pengaduan dari masyarakat.

"Ada lebih dari 40 pengaduan yang kami terima dalam satu tahun terakhir tentang P2B dan tata ruang. Proses izin mendirikan bangunan, izin kelayakan bangunan dan sebagainya," kata dia di Jakarta, Jumat (18/7/2014).

Kondisi tersebut, sambungnya, menjadi pekerjaan rumah Gubernur DKI Jakarta, termasuk soal pelayanan publik yang menyangkut pengelolaan pasar.

"Harus ada reformasi total terhadap manajemen pengelolaan pasar, di mana itu sudah menjadi bagian dari bisnis terselubung, sangat semrawut," tambah dia.

Pemprov, kata Danang, harus berani merombak tata kerjanya, karena banyak sekali proses-proses perizinan mendirikan bangunan yang tak sesuai dengan peruntukkannya.

Hal ini bertentangan dengan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang harus mencantumkan standar maklumat visi misi, ketentuan biaya, standar dan prosedur serta lainnya.

"Sehingga membuat tata kota Jakarta menjadi tak sehat. Tata ruang dari P2B masih mengecewaakan sebab dia tidak memasang standar pelayanan publik. Itu artinya dia melanggar UU. Gubernur atau Walikota harus sudah mengganti jabatannya," tukas Danang. (Fik/Gdn)