Program MBG di Kudus, Ombudsman Jateng Soroti Transparansi Anggaran

Liputan6.com, Kudus - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari pertama di Kabupaten Kudus Jawa Tengah telah berjalan lancar beberapa hari lalu. Kegiatan itu telah menyasar 3.263 siswa dari 17 sekolah, yakni mulai tingkat kelompok bermain hingga SMA dan sederajat di Kecamatan Mejobo, Kudus.

Pelaksanaan MBG di Kota Kretek tersebut memang melibatkan banyak pihak. Mulai dari penyediaan bahan pangan, pemantauan gizi, pengolahan, pengemasan hingga pendistribusian ke belasan sekolah.

Karena itu, pihak Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah terus mengingatkan kepada pemerintah pusat, untuk melibatkan para mitra pelaksana yang berkompeten dalam mendukung program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto itu.

Dengan begitu, maka unsur-unsur yang berbau nepotisme, kolusi dan praktek penyimpangan dalam program MBG dapat dicegah sedini mungkin.

Kepala Perwakilan Ombudsman Jateng, Siti Farida mengatakan, penyaluran alokasi anggaran program makan bergizi gratis haruslah mengedepankan akuntabilitas dan nilai transparansi.

“Sehingga publik bisa mengetahui sejauh mana dana yang akan digunakan masing-masing kabupaten/kota,” ujar Siti Farida yang dihubungi liputan6.com Senin (20/1/2025).

Siti Farida menegaskan, pihak Ombusdman tentunya akan memonitor jalannya pelaksanaan makan bergizi gratis di setiap kota dan kabupaten di Jateng.

“Paling tidak, penggunaan anggaran yang besar itu musti transparan dan akuntabilitas. Kemudian yang gak kalah penting pihak-pihak yang jadi mitranya harus kredibel," tutur Farida.

Farida juga menyarankan agar Pemprov Jateng, pemkab dan pemkot perlu mencermati data siswa yang menerima makan bergizi gratis.

Bagi penerima manfaat makan bergizi gratis, kata Farida, sebaiknya diukur sesuai rentang batas usia. Sehingga setiap siswa di jenjang SD negeri, SMP negeri dan sekolah-sekolah swasta sederajat bisa turut menikmati program MBG.

"Alangkah baiknya jangan mengacu pada satu klasifikasi sekolah negeri saja. Namun harus menyeluruh sesuai usia anak dari jenjang SD, SMP, madrasah, ponpes juga bisa menikmatinya," pinta Farida.

Sedangkan untuk pelaksanaan di lapangan, pihak Ombudsman juga menekankan pemerintah menjauhkan praktek kolusi, nepotisme bahkan jangan sampai dikorupsi oleh pihak tertentu. Farida menyadari bahwa adanya pagu anggaran makan bergizi gratis yang mencapai triliunan rupiah, tentunya beresiko menjadi celah penyimpangan anggaran.

"Maka penting untuk disikapi, bagaimana caranya agar jangan ada tindakan penyimpangan anggaran, nepotisme dan sejenisnya saat makan bergizi gratis ini diberlakukan,” tukasnya.

Farida juga meminta agar mitra penyedia makanannya tidak dimonopoli satu penyedia saja. Namun Ombudsman menyarankan untuk memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk berkontribusi.

Simak Video Pilihan Ini:

Untuk diketahui, pelaksanaan program MBG sempat molor dari jadwal yang ditentukan. Hingga akhirnya pada Senin (13/1/2025), program ini berhasil telah menyasar 3.263 siswa dari 17 sekolah di Kota Kretek.

Belasan sekolah penerima manfaat program MBG, yakni mulai tingkat kelompok bermain hingga SMA dan sederajat di Kecamatan Mejobo, Kudus.

Dimulainya pelaksanaan MBH hari pertama saat itu, sejumlah pejabat ikut hadir di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ponpes Nashrul Ummah Mejobo.

Beberapa pejabat yang memantau program MBG itu, diantaranya Kepala Disdikpora Kudus Harjuna Widada, Ketua DPRD Kudus Masan, Dandim 0722 Kudus Letkol Inf Hermawan Setya Budi, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdikpora Kudus Anggun Nugroho, dan pihak lainnya.

Komandan Kodim 0722/Kudus, Letkol Inf Hermawan Setya Budi mengatakan, awalnya program ini direncanakan untuk 20 sekolah saja. Namun dari tiga sekolah lainnya, tidak masuk dalam radius distribusi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ponpes Nashrul Ummah Mejobo.

“Program ini bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi siswa. Setelah launching, program MBG akan dilanjutkan secara kontinyu dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia,” ujar Letkol Hermawan saat memberikan keterangan dihadapan wartawan.

Hermawan menyebut bahwa menu MBG akan berganti setiap harinya. Tujuannya agar siswa tidak merasa bosan. Di hari pertama MBG, menu yang disajikan dengan lengkap.

“Yakni terdiri dari nasi putih, ayam bumbu kuning, sayur labu siam tahu, buah semangka, dan susu. Setiap porsi makanan memiliki nilai nominal sekitar Rp10 ribu, termasuk biaya operasional,” ucap Hermawan.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kudus mengaku siap mengawal dan mendukung program MBG di Kota Kretek. Dukungan yang diberikan legislative, berupa anggaran dan kebutuhan pendukung lainnya.

”Tugas kami melakukan pendampingan untuk menyukseskan program ini. Kami upayakan di anggaran perubahan untuk MBG ini. Bulan Maret nanti kan sedang proses perubahan anggaran. Nantinya kami coba anggarkan untuk program MBG ini,” ungkap politisi PDIP ini.

Sementara itu, Kepala SPPG Ponpes Nashrul Ummah, Muzilul Munawaroh, berjanji melakukan pergantian menu per sepuluh hari sekali. Hal itu diharapkan agar siswa penerima program MBG tidak bosan.

”Pergantian menunya kami lakukan per sepuluh hari sekali, tentunya agar siswa tidak bosan,” terang Muzilul.

Muzilul menjelaskan, keberadaan dapur gizi MBG di ponpes setempat memiliki 46 karyawan. Mereka bertugas di berbagai divisi, seperti persiapan, pengolahan, pemorsian, pengemasan, kebersihan, hingga distribusi.

Selain itu, kata Muzilul, juga melibatkan gizi untuk memastikan kandungan gizi dalam setiap menu seimbang dalam sajian MBG.

“Hari ini kandungan menunya ada protein hewani dari ayam, protein nabati dari tahu, karbohidrat dari nasi, serta serat dan vitamin dari sayuran dan buah. Ditambah susu sebagai pelengkap gizi,” terang Muzilul.

(Arief Pramono)