Bos BNI Anggap Konsolidasi Perbankan Tak Mendesak

Liputan6.com, Jakarta - Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 dan pasar bebas di sektor perbankan pada 2020, wacana untuk menggabungkan bank atau konsolidasi yang berada di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali bergulir.

Namun wacana tersebut ditentang oleh Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (BNI), Gatot M Suwondo. Menurutnya, tidak ada hal yang mendesak sehingga perbankan plat merah harus disatukan.

"Masalah merger atau akuisisi baru akan efektif kalau kita dalam keadaan krisis ekonomi dimana semua perbankan cost-nya lost. Tapi selama ekonomi ini baik, fundamentalnya baik, merger bukan hal yang mendesak. Kalau tetangga punya TV, kita tidak harus punya TV," ujarnya di Kantor Pusat BNI, Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2014).

Menurut Gatot, jumlah bank yang saat ini dianggap terlalu banyak yaitu mencapai 119 bank belum menjadi jaminan bahwa masyarakat Indonesia sudah melek layanan perbankan. terbukti, jumlah penduduk yang mempunyai rekening di bank baru sebanyak 70 juta hingga 80 juta orang. Hal ini tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 240 juta jiwa.

"Apakah dengan ini bisa menyelesaikan masalah itu? Mana yang lebih kita butuhkan? Konsolidasi sehingga menjadi besar atau pembagian kerja untuk mencapai pelayanan?" lanjutnya.

Meski demikian, Gatot mengatakan bahwa BNI tetap mempersiapkan diri untuk bisa bersaing saat pasar bebas perbankan pada 2020 mendatang.

Caranya dengan mengembangkan anak usaha keuangannya mulai dari asuransi, multifinance, sekuritas dan bank syariah. Selain itu, BNI juga melakukan join venture dengan bank terkemuka asal Jepang yaitu Mizuho dan Sumitomo.

"BNI sebagai holding bank mempunyai anak perusahaan, kami punya securities, syariah dan lain-lain. Kami juga join venture dengan Mizuho dan Sumithomo. Kami harus bekerja sama dengan asing karena tantangan kita ke depan memang global," tandasnya. (Dny/Gdn)