Luhut Minta Prabowo Pecat Pejabat Doyan Persulit Bisnis

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, bakal melaporkan pejabat pemerintah yang mempersulit bisnis pengusaha kepada Presiden Prabowo Subianto. 

Luhut lantas meminta pengusaha agar tak segan melapor kepadanya jika ada pejabat yang berbuat seperti itu. Tak tanggung-tanggung, ia meminta Prabowo untuk memecat pejabat yang tidak kooperatif tersebut. 

"Jika Anda ada keluhan lagi, jangan sungkan, datang kepada kami. Saya bakal laporkan kepada Presiden. Pak, jika Anda tidak bisa menangani ini, pecat saja," seru Luhut dalam acara Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Shangri-La Hotel, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

"Kenapa harus mempertahankan orang yang berbuat onar di dalam pemerintahan?" dia menegaskan.  

Luhut menceritakan, dirinya juga pernah menjadi seorang pengusaha. Menurut dia, iklim bisnis di Indonesia wajib ditingkatkan. Sehingga, ia meminta pengusaha lain tak sungkan untuk melaporkan oknum pemerintah yang mempersulit bisnis. 

"Saya berjanji, kepentingan saya dan presiden adalah bagaimana membuat negara ini lebih baik. Sekali lagi, jangan ragu jika Anda menciduk ada pejabat pemerintah meminta ini-itu, ceritakan saja," kata Luhut. 

Luhut turut berbicara soal efisiensi anggaran yang menurut dia baik untuk mendongkrak kualitas belanja hingga mendorong multiplier effect kepada ekonomi lokal.   

"Saya pikir efisiensi anggaran ini sangat penting, tapi kita tetap harus hati-hati. Bagaimana kita mengalokasikan Rp 300 triliun," ungkap dia. 

Ia lantas mencontohkan Prancis, yang mampu melibatkan sektor swasta untuk menggerakkan 85 persen pada perekonomian nasionalnya. 

"Jadi di Prancis, usaha besar dan menengahnya, 85 persen dari ekonominya digerakkan oleh perusahaan swasta. Sehingga hanya 50 persen dari anggaran pemerintah," pungkas Luhut.

Terkait efisiensi anggaran, Presiden Prabowo Subianto meyakini program sunat anggaran pemerintah bakal menemui keberhasilan dan sukses mencapai tujuan, yakni untuk kepentingan rakyat luas. 

Prabowo tak memungkiri, program pemangkasan anggaran inisiasinya menemui banyak pertentangan. Namun, ia tidak mau banyak ambil pusing soal itu. 

"Terimakasih menteri-menteri saya, kerjasama kita telah menghemat uang cukup besar. Dan memang mau direkayasa, bahwa dengan penghematan ini gaji dipotong, ini, itu, biasa, perlawanan, enggak apa-apa," ujarnya dalam HUT Ke-17 Partai Gerindra beberapa waktu lalu. 

RI 1 juga menilai, program efisiensi anggarannya banyak menuai kontra. Namun, ia meyakini bahwa pilihannya sudah tepat, agar uang negara bisa diperuntukkan bagi kepentingan lebih luas. 

"Kita mau adakan perbaikan, ya biasanya dilawan oleh mereka-mereka yang biasanya tidak suka kebaikan. Tapi kita akan berhasil, karena kita berada di fihak yang benar. Kita membela rakyat banyak. Rakyat mengerti," serunya. 

Program efisiensi anggaran pemerintah ini turut menuai respons dari pihak swasta. Ketua Dewan Pengawas Indonesian Business Council (IBC), Arsjad Rasjid mencium peluang besar bagi swasta, dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran besar-besaran oleh pemerintah.  

Menurut dia, kebijakan pemerintah memberikan ruang untuk terlibat dalam proyek negara jadi hal sangat positif. Sebagai contoh, ia menyebut Prabowo telah membuka kesempatan bagi swasta untuk ikut serta membenahi infrastruktur, yang selama ini jadi porsi pemerintah.  

Selain itu, ia juga melihat adanya kesempatan besar bagi swasta untuk ikut berpartisipasi di proyek lain, semisal pengelolaan bandara, hingga pengoperasian moda transportasi umum seperti bus dan kereta api. 

"Menurut saya ini sangat luar biasa. Ini adalah kesempatan untuk pengusaha dalam ataupun luar, untuk berpartisipasi. Yang penting pemerintah dapat uang dari pajak, dari semuanya," ujar Arsjad beberapa waktu lalu.