Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Yuddy Crisnandi mengaku ingin menjadikan tata kelolaan pemerintahan Indonesia seperti Korea Selatan.
Hal itu lebih dikarenakan menurutnya Korsel adalah salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan yang maju, terintegrasi dan berbasis tekhnologi canggih di dunia (e-goverment).
"Oleh karena tu bukan sesuatu yang berlebihan kita kerjasama dan mengadopsi bagaimana tata kelola clean and good goverment yang di Korea Selatan, e-goverment menjadi senbuah model perbaikan tata kelola pemerintahan di akan datang," kata Yuddy di Jakarta, Kamis (20/11/2014).
Dia menjelasakan, saat ini setiap instansi di Indonesia sudah menggunakan sistem yang menganut teknologi terutama informasi, hanya saja hal itu masih secara independen.
Dia menargetkan sebelum masa pemerintahan Kabinet Kerja berahir, sistem informasi antar kementerian dan lembaga tersebut dapat terintegrasi dalam satu jendela.
"Alasannya semua informasi ada di pengelolaan yang sama, jangan terpisah-pisah, suatu saat kalau data kepegawaian, buka e-goverment semua ada di sana, apapun yang diperlukan pelayanan pemerintah ke masyarakatnya smua ada disitu," tegas dia.
Nantinya transparansi penyelenggaraan pemerintahan ini dapat diakses langsung oleh masyarakat dengan mengunjungi website www.indonesia.gov.id.
Saat ini pemerintah Korea Selatan masih melakukan penilaian dan evaluasi tehadap sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia untuk ditargetkan akan dapat mulai diwujudkan transfer teknologi secara teknisnya mulai 2016.
"Lalu kemudian kami menghitung semua departemen berapa anggaran keperluan IT, total belanja untuk ini Rp 14 triliun, jumlah sangat besar, ini kalau bisa dikurangi kan bagus, itulah ada e-goverment ini," papar Yudy. (Yas/Nrm)
* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.