Jurus Jokowi Atasi Ketimpangan Pembangunan & Krisis Listrik di RI

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana membangun pembangkit listrik 12.000 Megawatt (Mw) di Kalimantan sebagai bagian dari megaproyek kapasitas listrik 35.000 Mw di Tanah Air. Tujuannya demi mengurangi kesenjangan pembangunan di wilayah Tengah dan Timur Indonesia.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Dedy S Priatna, mengungkapkan, salah satu program besar Presiden Jokowi adalah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas besar di Kalimantan. Selain untuk konsumsi warga lokal, listrik tersebut juga akan dialirkan ke Jawa melalui kabel bawah laut atau HVDC.

"Pemerintah Daerah Kalimantan mempertanyakan batubara di sana dikeruk semua, lalu dibawa ke luar (Kalimantan) tapi justru listrik mereka byarpet terus. Padahal sumber daya alam batubara sampai ratusan tahun ada terus di Kalimantan," ujar dia kepada wartawan, Jakarta, seperti ditulis Senin (22/12/2014).

Menurutnya, PT Adaro Energy Tbk dan Shenhua Energy Co Ltd telah meneken perjanjian pembangunan pembangkit listrik mulut tambang di Kalimantan Timur 2x300 Mw dalam jangka pendek. Sementara jangka panjangnya, berkapasitas 12.000 Mw.

"Kalau 12.000 Mw dibangun di Kalimantan tentu sudah dimungkinkan membangun kabel bawah laut ke Jawa dengan panjang 300 Kilometer. Kabel bawah laut Sumatera-Jawa saja 30 Km berkapasitas 3.000 Mw senilai US$ 2,5 miliar," tutur Dedy.

Apabila pembangkit besar tersebut berdiri , lanjutnya, kegiatan ekonomi di Kalimantan  tumbuh menggeliat, mengingat Jokowi bakal menambahnya dengan pembangunan kota baru mandiri publik, kawasan industri, tol laut dan kawasan ekonomi khusus (KEK).

"Kalau ekonomi tumbuh, maka konsumsi listrik meningkat. Di Kalimantan saat ini, beban puncaknya hanya 600 Mw, kecil sekali. Makanya kalau ada listrik 12.000 Mw, dipakai juga di Jawa, tapi ini perlu keputusan politik," tegas dia.

Paling penting, kata Dedy, Presiden Jokowi akan mengejar ketimpangan pembangunan di wilayah Tengah dan Timur Indonesia selama lima tahun ke depan. Berinvestasi di sektor infrastruktur. Cara ini meniru pemerintahan Tiongkok yang getol membangun infrastruktur, untuk dinikmati pada tahun-tahun mendatang.

"Yang akan dikejar Jokowi menyiapkan infrastruktur dulu, seperti di Tiongkok membangun jalan tol dulu awalnya kosong, tapi 2-3 tahun ke depan penuh. Kalau nunggu visible, nggak akan pernah visible sehingga nanti ada kawasan industri supaya ketimpangan pembangunan teratasi," tandas Dedy. (Fik/Ndw)