Bos AirAsia Akui Kecelakaan Pesawat Kesalahan Manajemen

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan, CEO AirAsia Tony Fernandes mengakui jika kecelakaan yang menimpa pesawat dengan nomor penerbangan QZ 8501 merupakan kesalahan man ajemen Air Asia.

Jonan mengatakan, pengakuan tersebut didapatnya setelah mengirim surat elektronik (email) ke Tony terkait insiden jatuhnya pesawat milik maskapai yang sudah 10 tahun beroperasi di Indonesia tersebut.

"Tony Fernandes saya kirim email, yang saya forward ke pejabat eselon, admit (mengakui) iya ini salah. Kalau salah, salah aja," kata dia di Jakarta, Selasa (6/1/2015).

Sebagaimana diketahui, Air Asia memiliki jadwal penerbangan pada Senin, Selasa, Kamis dan Sabtu. Namun, realisasinya pada Senin, Rabu, Jumat dan Minggu.

Kemenhub juga telah mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terkait dengan jatuhnya pesawat Air Asia QZ 8501.

Staf Khusus Menteri Perhubungan, Hadi Mustafa Djuraid mengatakan, setidaknya ada tujuh pejabat terkait yang telah mendapat sanksi.

Dari lingkungan internal Kemenhub ada dua pejabat yakni Kepala bidang Keamanan dan Kelaikan Angkutan Udara merangkap unit kerja pelaksana slot time di Otoritas Bandara Wilayah 3 Surabaya dan  Principal Operation Inspector Kemenhub di AirAsia menyandang status non aktif.

"Ada pejabat yang diduga terkait penerbangan tanpa jadwal yang sudah dinonaktifkan, yang pejabat pejabat internal Kemenhub sudah ada dua orang," kata dia, Jakarta, Selasa (6/1/2015).

Kemudian, tiga pejabat lain dari Perum AirNav juga menyandang status non aktif. Pejabat tersebut antara lain General Manager‎ Perum AirNav Surabaya, Manager ATS Operation Surabaya, dan Senior Manager ATFM dan ATS Kantor Pusat Perum AirNav

Hadi menambahkan, pihaknya juga telah memutasikan dua pejabat dari pihak Angkasa Pura I (API) yakni Department Head Operation AP I cabang Bandara Juanda dan Senior Head PT AP I cabang Bandara Juanda.

Dia pun mengatakan tak menutup kemungkinan jika pejabat yang terkait akan bertambah. Maka dari itu, pihak Kementerian akan terus melakukan investigasi. (Amd/Ndw)