Ingin Perpanjang Kontrak, Dubai Port Izin ke Sofyan Djalil

Dubai Port dinilai ingin memperpanjang pengelolaan Terminal Petikemas Surabaya karena telah melakukan efisiensi, penerapan teknologi baru.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 12 Jan 2015, 16:23 WIB
Diterbitkan 12 Jan 2015, 16:23 WIB
 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mengaku kunjungan Dubai Port (DP) ingin memperpanjang kontrak pengelolaan PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) yang akan berakhir pada 2019. Dalam pertemuan tersebut, DP ditemani Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III, Djarwo Sujanto.

Kehadiran manajemen DP diwakili Komisaris PT TPS, Kenneth Law menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (12/1/2015). DP dan Pelindo III berbagi kepemilikan saham di PT TPS.  

Sofyan mengaku, kedatangan manajemen DP, PT TPS dan Pelindo III merupakan bagian dari investasi pada 1999. Saat itu, komposisi saham PT TPS yang awalnya murni dimiliki pemerintah melalui Pelindo III, 49 persen di antaranya dijual kepada investor asing, yaitu P&O Maritime, Australia. Namun sejak 2006, saham sebesar 49 persen milik P&O Maritime resmi diakuisisi DP.

"Kontrak (pengelolaan TPS) akan berakhir pada 2019. DP menawarkan kepada pemerintah untuk memperpanjang kontrak dengan term dan kondisi yang baru. Jadi mereka datang ke saya untuk courtesy call dan bilang minat memperpanjang kontrak setelah 2019," ucap dia.

Alasan DP ngebet mengelola PT TPS, Sofyan mengakui, karena DP mengklaim telah melakukan banyak hal untuk kemajuan perusahaan tersebut, seperti meningkatkan efisiensi, penerapan teknologi baru, mengelola logistik, memperbaiki informasi teknologi (IT).

"Surat permohonan perpanjangan kontrak telah dilayangkan kepada Pelindo III untuk diskusi masalah ini," ujar Sofyan.

Namun demikian, lanjut dia, surat permohonan tersebut akan diproses Pelindo III dan disampaikan kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Nanti kita lihat lagi kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan itu. Jadi sampai saat ini, saya belum bisa putuskan apa-apa, karena belum dibicarakan pada tingkat rapat koordinasi," tegas Sofyan. (Fik/Ahm)

Live Streaming

Powered by

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya