Genjot Investasi di Daerah, BKPM Gandeng BIN

BKPM gandeng BIN guna mendapatkan informasi tentang suatu wilayah atau daerah,

oleh Septian Deny diperbarui 31 Mar 2015, 15:41 WIB
Diterbitkan 31 Mar 2015, 15:41 WIB
Logo BKPM
Logo BKPM

Liputan6.com, Jakarta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggandeng Badan Intelijen Negara (BIN) guna mendapatkan informasi tentang suatu wilayah atau daerah, baik politik, sosial dan potensi ekonomi yang ada di Indonesia.

Kepala BKPM Franky Sibarani menyatakan informasi tersebut cukup penting bagi lembaganya dalam merumuskan kebijakan terkait investasi di suatu daerah. Dengan demikian, BKPM dapat menghasilkan usulan kebijakan terkait pengembangan investasi sesuai karakter wilayah setempat.

Menurut dia, selama ini BKPM kurang mendapat informasi terkait suatu wilayah, yang dibutuhkan untuk pembuatan kebijakan terkait pengembangan investasi di suatu wilayah.

Misalnya tentang investasi yang sesuai dengan karakter wilayah setempat. Di sisi lain, BIN memiliki informasi yang akurat terkait sebuah wilayah.

"Oleh karena itu, kami bekerjasama dengan BIN untuk memperoleh informasi tersebut, sehingga upaya pengembangan investasi yang dilakukan BKPM tepat sasaran," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (31/3/2015).

Franky mengungkapkan, salah satu upaya BKPM untuk mendorong investasi adalah melalui pemetaan potensi investasi masing-masing daerah di Indonesia. Dalam pemetaan tersebut, BKPM bukan hanya berpatokan pada potensi ekonomi, tapi juga kondisi sosial politik dan budaya wilayah tersebut. Dengan demikian, BKPM dapat mendorong rencana dan realisasi investasi di Indonesia.

"Melalui pengembangan potensi investasi yang disesuaikan dengan karakter wilayah setempat, BKPM berharap dapat meningkatkan kualitas investasi yang salah satunya adalah adanya pemerataan investasi ke seluruh wilayah Indonesia, khususnya luar Jawa," jelas dia.

Pada tahun ini, BKPM menargetkan besar investasi sebesar Rp 519,5 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari investasi di Jawa Rp 282,6 triliun (54,4 persen), dan investasi di luar Jawa Rp 236,9 triliun (45,6 persen).

"Kami menargetkan proporsi investasi Jawa dan Luar Jawa akan berbalik menjadi 38 persen berbanding 62 persen pada tahun 2019," tandasnya. (Dny/Ndw)

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya