Menkeu Akui Konservatif Saat Atur Anggaran Negara

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengaku menerapkan prinsip kehati-hatian atau konservatif terkait pengelolaan anggaran negara. Langkah tersebut dilakukan agar Indonesia tak bernasib sama seperti Yunani.

"Kalau dibilang Menkeu kok konservatif? Di posisi ini, Menkeu harus menjadi konservatif supaya nggak ada gangguan besar terhadap anggaran negara," tegas Bambang di Jakarta, Rabu (29/4/2015).

Indonesia, kata Bambang, harus berhati-hati dalam pengelolaan anggaran agar tidak bernasib sama dengan Yunani. Bahkan kembali menanggung krisis ekonomi parah pada 1998 lalu di mana ekonomi Indonesia menyentuh minus 18 persen.

"Makanya kita mau mengurangi defisit anggaran di 2016 dengan meningkatkan penerimaan pajak dan non pajak. Mengurangi ketergantungan utang, jangan utang dianggap segalanya walaupun utang kita terhadap PDB masih kecil," jelas dia.

Bambang mencatat, rasio utang terhadap PDB Indonesia saat ini sebesar 25 persen. Angka tersebut jauh lebih kecil dibanding Jepang dan Amerika Serikat masing-masing 200 persen dan 100 persen. "Jadi pelan-pelan kita turunkan rasio utangnya," ujarnya.

Bambang mengingatkan Yunani saat ini tengah dihadapkan pada krisis. Negara tersebut harus mencicil utang jatuh tempo yang sangat besar ke IMF dan Eropa.

"Pemerintah Yunani sekarang sedang bingung karena harus bayar utang sangat besar ke IMF dan Eropa," ucapnya.

Utang yang menggunung tersebut akibat kesalahan masa lalu dalam pengelolaan anggaran di tahun-tahun sebelumnya yang sangat mudah dalam penggelontoran anggaran untuk kebutuhan belanja. Hal ini menyebabkan defisit anggaran Yunani menembus 8 persen.  

"Untuk menambal defisitnya, dengan mudah mereka mengeluarkan surat utang ke market. Saat ada masalah ekonomi, surat utangnya enggak laku," terang Bambang.(Fik/Nrm)