Bocoran Target Kemiskinan & Pengangguran Pemerintah Jokowi 2016

Liputan6.com, Jakarta - Setelah melalui pembahasan cukup alot selama sebulan penuh, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan pemerintah telah menyepakati asumsi dasar dan target pembangunan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Kesepakatan ini pun mencakup target pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dari angka pengangguran dan kemiskinan.

RAPBN 2016 merupakan postur anggaran pertama yang disusun murni oleh pemerintah Jokowi. Dalam Rapat Paripurna DPR, Ketua Banggar DPR, Ahmadi Nur Supit meminta pemerintah dalam menyusun RAPBN 2016 lebih realistis dan berdasarkan kondisi serta perkembangan perekonomian saat ini.

"Pemerintah diharapkan melakukan penyesuaian RPJMN 2015-2019 sehingga dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2016 dan tahun-tahun berikutnya. Ini juga akan menjadi acuan dalam penyusunan APBN," tutur dia saat membacakan Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN 2016 di Gedung DPR, ‎Selasa (7/7/2015).

Asumsi dasar dalam RAPBN 2016 yang disepakati pemerintah dan Banggar, antara lain pertumbuhan ekonomi 5,5 persen-6 persen atau lebih rendah dari yang diusulkan 5,8 persen-6,2 persen. Inflasi tetap di kisaran 3 persen sampai 5 persen. Nilai tukar rupiah dari usulan Rp 12.800-Rp 13.200 per dolar AS menjadi Rp 13.000 sampai Rp 13.400 per dolar AS.

Sementara tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 4 persen-6 persen. Harga minyak (ICP) lebih rendah menjadi US$ 60-US$ 70 per barel dari sebelumnya US$ 60-US$ 80 per barel. Lifting minyak dari 830 ribu-850 ribu barel per hari menjadi 800 ribu-830 ribu barel per hari. Lifting gas bumi dari 1.100-1.200 ribu barel setara minyak per hari menjadi 1.100-1.300 ribu barel setara minyak per hari.

Sedangkan target pembangunan dalam 2016, dijelaskan Ahmadi, asumsi angka pengangguran antara yang diusulkan pemerintah dengan hasil pembahasan tidak mengalami perubahan sebesar 5,2 persen-5,5 persen.

Sama halnya dengan target angka kemiskinan yang tidak beranjak yakni 9 persen-10 persen. Sementara kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin atau indeks gini rasio ‎menurun dari 0,4 menjadi 0,39. "Indeks pembangunan manusia naik dari 69,4 menjadi 70,10," cetus Ahmadi.

Menurutnya, pemerintah akan melakukan strategi dalam penguatan pengelolaan fiskal dalam rangka memperkokoh fundamental pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Pertama, strateginya memperkuat stimulus yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan penguatan daya saing. Kedua, memperkuat ketahanan fiskal agar berdaya tahan menjaga terlaksananya program prioritas di tengah tekanan yang kuat, serta mempunyai daya redam yang efektif untuk merespons ketidakpastian.

Strategi yang ditempuh ketiga, mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah dan panjang. "Dengan strategi ini, diharapkan pengelolaan fiskal akan lebih produktif, berdaya tahan, risiko terkendali dan berkelanjutan," tandas Ahmadi. (Fik/Gdn)