Rupiah Tertekan, DPR Kecewa Perdebatan JK dan Rizal Ramli

Ketua Banggar DPR, Ahmadi Supit menekankan pemerintah barus bersatu untuk menyelesaikan konflik secara internal.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 19 Agu 2015, 21:10 WIB
Diterbitkan 19 Agu 2015, 21:10 WIB
20150813-Sertijab-Kemenko-Kemaritiman-Jakarta
Menko Kemaritiman yang baru Rizal Ramli (kiri) memberikan sambutan saat sertijab menteri di gedung BPPT, Jakarta, Kamis (13/8/15). Rizal resmi menggantikan Indroyono Soesilo sebagai Menko Kemaritiman. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Perang mulut yang terjadi antara Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli terkait pembangkit listrik 35 ribu MW mendapat sorotan tajam dari anggota parlemen. DPR merasa kecewa dengan ketidakkompakan Kabinet Kerja di saat ekonomi Indonesia melambat.

Ketua Banggar DPR, Ahmadi Noor Supit menilai kisruh atau perbedaan pendapat antara JK dan Rizal Ramli seharusnya tidak menguak ke permukaan publik sehingga menimbulkan kegaduhan paska reshuffle kabinet.

"Di dalam satu birokrasi, mestinya tidak boleh ada perbedaan pendapat. Pemerintah harus satu. Sebenar apapun, etikanya harusnya begitu, jangan sampai diketahui publik. Tapi selesaikan secara internal," tegas dia saat berbincang di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/8/2015).

Anggota DPR dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) ini pun menyayangkan sikap Rizal Ramli yang seharusnya tahu posisinya sebagai Menteri di Kabinet Kerja. Kegaduhan tersebut semakin menunjukkan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sulit bekerja dengan baik.

"Apalagi baru jadi Menteri, baru diangkat jadi sangat disayangkan sekali. Hal-hal semacam ini membuat pemerintah tidak firm, sulit sekali memberi jaminan pemerintah bisa bekerja sekuat-kuatnya. Ini yang dikhawatirkan," terang Ahmadi.

Kondisi tersebut semakin membuat miris Ahmadi, karena perang mulut ini terjadi di saat ekonomi Indonesia sangat riskan, seperti pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan kepercayaan pengusaha terhadap pemerintah ini kian menipis.

"Apakah pemerintah mampu menahan kurs supaya pengusaha tidak membangkrutkan dirinya. Jika mereka menyatakan bangkrut, maka yang terjadi adalah PHK besar-besaran, demo pekerja dan ini sangat bahaya sekali. Jadi kekompakan perlu dalam keadaan apapun," harap dia. (Fik/Ahm)

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya