Dana Daerah Nganggur Rp 273 Triliun Bikin Ekonomi RI Melambat

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mengakui pertumbuhan ekonomi melambat sebesar 4,7 persen di semester I 2015 akibat minimnya penyerapan belanja pemerintah, termasuk pemerintah daerah (Pemda). Faktanya, ada penumpukan dana daerah di perbankan yang mencapai Rp 273 triliun sampai posisi Juni 2015.

Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro menyampaikan posisi dana transfer daerah mencapai Rp 113 triliun pada Desember 2014 atau meningkat dibanding periode yang sama 2013 Rp 80 triliun, Rp 92 triliun di Desember 2012, pada Desember 2011 sebesar Rp 79 triliun.

"Dana idle atau mengendap naik menjadi Rp 188,9 triliun pada Januari 2015, Rp 181 triliun di Februari, Maret mencapai Rp 277 triliun, April naik jadi Rp 253 triliun, Mei Rp 255 triliun dan Juni berada di posisi Rp 273 triliun. Sudah diberi warning, jumlahnya terus meningkat," ujar dia di kantornya, Jakarta, Jumat (21/8/2015).

Bambang mengungkapkan, realisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan 31 Juli 2015 sebesar 50 persen dari total belanja. Sementara belanja barang modal baru 20 persen, belanja Kementerian/Lembaga 30-40 persen. Paling besar hanya transfer daerah yang sudah terserap 50 persen. Sayangnya, dia bilang, sebanyak Rp 273 triliun dana daerah mengendap di sejumlah bank daerah, swasta dan bank pelat merah.

"Transfer ke daerah lancar, tapi mestinya jangan diimbangi penumpukan dana di bank. Rakyat berhak menikmati setiap rupiah yang kita transfer ke daerah," tegas Bambang.

Bambang menuturkan, membelanjakan dana daerah Rp 273 triliun untuk hal-hal produktif seperti belanja barang modal akan menjadi stimulus dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.

"Kita ingin dana nganggur diperkecil jumlahnya. Pemda harus ikut mencari sumber stimulus lokal, tidak ada alasan tidak memakai uang itu. Itu hak masyarakat. Setiap rupiah yang dibelanjakan daerah akan bermanfaat untuk pertumbuhan, selain daerah," terang dia.

Dirinya menyebut, pertumbuhan ekonomi daerah Kalimantan yang terendah dibanding pulau lainnya pada kuartal II ini. Bambang pun melihat pertumbuhan yang kurang rata di Pulau Borneo itu. Sebagai contoh, pertumbuhan Kalimantan Timur (Kaltim) di bawah 1 persen, sementara Kalimantan Tengah (Kalteng) mendulang pertumbuhan ekonomi daerah cukup bagus.

"Itu karena penyerapan belanja Kalteng sudah hampir 50 persen terserap per Juni lalu. Sedangkan Kaltim baru 20-30 persen. Jadi kelihatan sekali dampak dari pemakaian anggaran ke pertumbuhan," ujar Bambang.

Dengan penyerapan anggaran Pemda Rp 273 triliun, dia optimistis, Indonesia bisa menorehkan pertumbuhan ekonomi 4,9 persen sampai 5 persen di akhir tahun ini. (Fik/Ahm)