Temui Menko Darmin, Dubes Jepang Bungkam Soal Kereta Cepat

Liputan6.com, Jakarta - Rencana pembangunan kereta cepat (High Speed Train/HST) rute Jakarta-Bandung terus berlanjut. Pemerintah masih menjajaki peluang proyek ini antara China dan Jepang meski melalui skema business to business (B to B).

Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Yasuaki Tanizaki menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution untuk membahas poin dalam kerja sama kereta cepat tersebut. Pertemuan itu berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, hari ini (23/9/2015).

Ketika dikonfirmasi mengenai hasil keputusan rapat, Tanizaki enggan berkomentar banyak. Namun dirinya mengaku bertemu dengan Darmin untuk menyampaikan beberapa poin penting terkait kereta cepat.

"Saya berdiskusi dengan Pak Menteri Darmin, itu biasa. Saya punya beberapa poin. Tapi hari ini, saya menahan diri untuk membuat komentar. Terima kasih atas pengertiannya," tegas dia.

Sementara Darmin hingga sore ini belum bisa ditemui untuk meminta keterangan lebih lanjut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas dan tertutup mengenai kereta cepat kemarin (22/9/2015).

Sekretaris Kabinet Pramono Anung hanya menyampaikan, kereta cepat yang akan dibangun di Indonesia untuk rute Jakarta-Bandung tidak akan memiliki kecepatan seperti Shinkansen 300 Kilometer (Km) per jam. Kereta cepat tersebut akan dirancang berkecepatan 250 Km per jam.

Rencana pembangunan kereta cepat tersebut ditentang oleh beberapa pihak. salah satu pihak yang menentang adalah anggota parlemen. Anggota Komisi V DPR Miryam S Haryani mengatakan, selain karena faktor lemahnya perekonomian Indonesia, rencana pembangunan kereta cepat ini juga tidak jelas letak urgensinya.

Apabila pemerintah beralasan soal mobilitas, Miryam mamandang, selama ini rute Jakarta-Bandung sudah dapat dilayani melalui jaringan kereta api dan jalan tol yang kondisinya relatif bagus baik dari pelayanan maupun harga yang kompetitif. "Bahkan saya melihat tidak ada keunggulan baru yg ditawarkan oleh hadirnya kereta cepat ini nanti," kata Miryam.

Dia justru menilai dengan adanya kereta cepat malah akan semakin membuat timpang pembangunan infrastruktur Jawa dan Luar Jawa. Menurutnya, apabila pemerintah tetap memaksakan proyek ini tentu Presiden Jokowi akan terlihat tidak konsisten dengan komitmennya untuk mengedepankan pembangunan infrastruktur luar Jawa guna mendukung pertumbuhan ekonomi. (Fik/Gdn)