PDIP Boikot Retret Kepala Daerah Usai Hasto Ditahan KPK, Apa Dampaknya?

Banggar DPR Setujui PMN Puluhan BUMN Senilai Rp 44 Triliun

Pagu PMN tahun anggaran 2016 yang disetujui untuk BUMN di bawah Kementerian BUMN sebesar Rp 34,32 triliun.

oleh Fiki Ariyanti Diperbarui 12 Okt 2015, 19:29 WIB

Diterbitkan 12 Okt 2015, 19:29 WIB

Komisi VI DPR RI dan Menteri BUMN Gelar Rapat Kerja

Rapat tersebut membahas kinerja BUMN hingga persetujuan suntikan dana pemerintah berbentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada 35 BUMN di Ruang Rapat Komisi VI, Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (19/1/2015). (Liputan6.com/Andrian M Tunay)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPR menyepakati usulan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 44,48 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Terdiri dari suntikan modal Rp 34,32 triliun bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rp 10,16 triliun.

Hasil rapat ini dibacakan dan diketok Pimpinan Rapat Kerja Panja Defisit dan Pembiayaan sekaligus Wakil Ketua Banggar DPR, Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (12/10/2015).

Pagu PMN tahun anggaran 2016 yang disetujui untuk BUMN di bawah Kementerian BUMN sebesar Rp 34,32 triliun dengan penerima sebanyak 23 BUMN dari sebelumnya 25 perusahaan pelat merah. Terdiri dari PMN tunai sebesar Rp 31,75 triliun dan PMN non tunai Rp 2,57 triliun.

Berikut daftar BUMN, penerima suntikan modal pemerintah baik tunai maupun non tunai yang sudah disetujui Banggar DPR, antara lain:

1. PT Krakatau Steel Tbk, PMN tunai Rp 1,5 triliun dan non tunai Rp 956,49 miliar
2. PT Perkebunan Nusantara I (Persero), PMN non tunai Rp 25,05 miliar
3. PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero), PMN non tunai Rp 32,78 miliar
4. PT Perikanan Nusantara, PMN non tunai Rp 29,40 miliar
5. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), PMN tunai dari Rp 500 miliar menjadi Rp 1 triliun
6. PT Angkasa Pura II, PMN tunai Rp 2 triliun
7. PT INKA (Persero), PMN tunai Rp 1 triliun
8. PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PMN tunai Rp 1,25 triliun
9. PT Pelni (Persero), PMN non tunai Rp 564,80 miliar
10. PT Barata Indonesia (Persero), PMN tunai Rp 500 miliar
11. PT Asuransi Kredit Indonesia, PMN tunai Rp 500 miliar
12. Perum Jamkrindo, PMN tunai Rp 500 miliar
13. PT Bahana PUI (Persero), PMN tunai Rp 500 miliar
14. PT Hutama Karya (Persero), PMN tunai Rp 3 triliun
15. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PMN tunai Rp 2 triliun + realokasi dari PT Reasuransi Rp 250 miliar
16. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PMN tunai dari Rp 3 triliun menjadi Rp 4 triliun
17. Perum Perumnas, PMN non tunai Rp 235,41 miliar + realokasi PMN tunai dari PT Reasuransi Rp 250 miliar
18. PT Amarta Karya (Persero), PMN non tunai Rp 32,41 miliar
19. Perum Bulog, PMN tunai Rp 2 triliun
20. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PMN non tunai Rp 692,50 miliar
21. PT PLN (Persero), PMN tunai Rp 10 triliun
22. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), PMN tunai Rp 1 triliun
23. PT Pertani (Persero), PMN tunai Rp 250 miliar + realokasi jatah PMN Sang Hyang Seri sebesar Rp 250 miliar.

Sementara untuk BUMN di bawah Kementerian Keuangan, Said menyebut, pemerintah siap menganggarkan suntikan modal senilai Rp 10,16 triliun. Antara lain ditujukan untuk:

1. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Rp 1 triliun
2. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Rp 3,5 triliun
3. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Rp 1 triliun
4. PT Geo Dipa Energi Rp 660 miliar
5. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Rp 4 triliun.

(Fik/Gdn)