Ini Usulan BKPM dalam Paket Kebijakan Jilid V

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah rencananya akan mengumumkan paket kebijakan ekonomi jilid V pada Kamis (22/10/2015) ini. Paket tersebut merupakan lanjutan dari empat paket kebijakan yang telah dikeluarkan sebelumnya.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani mengatakan, dalam paket kebijakan jilid V ini, pihaknya telah mengusulkan empat hal terkait investasi.

"Dalam paket V ini ada 3-4 usulan kami," ujarnya di Kantor BKPM, Jakarta, Kamis (22/10/2015).

Dia menjelaskan, usulan pertama yaitu soal pematangan kemudahan izin investasi. Kedua, soal pemberian insentif pajak bagi investasi industri padat karya di Pulau Jawa.

"Pertama kita matangkan izin investasi. Kedua, kita usulkan untuk berikan tax allowance industri padat karya yang selama ini didorong ke luar Jawa. Tetapi dengan ketentuan tertentu bisa dimungkinkan di Jawa," lanjutnya.

Ketiga, usulan soal pemberian kemudahan bagi perusahaan dalam kawasan berikat untuk mendapatkan status Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB).

"Selama ini harus 5 step yang dilalui menyelesaikan kelengkapan dulu baru dapat PDKB. Kami sudah koordinasi agar status PDKB diberikan di depan. Dengan ini bisa mereka secara pararel mambangun tanpa proses master list. Kita dorong investasi yang ada agara cepat selesai," jelasnya.

Keempat, BKPM juga mengusulkan agar adanya fasilitas jalur hijau bagi masuknya impor barang modal bagi investor yang dalam tahap konstruksi.

"Dan memberikan fasilitas pada investor yang sedang dalam konstruksi melalui percepatan jalur hijau untuk impor barang modal. Nanti persiapannya kita lihat seperti apa," tandasnya. 

Untuk diketahui, pemerintah akan mengeluarkan paket kebijakan V. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuturkan, paket kebijakan ekonomi tersebut akan diluncurkan pada Kamis 22 Oktober 2015.

"Akan kita keluarkan paket ekonomi ke-5," ujar Jokowi dalam rapat kerja (raker) bersama ratusan kepala daerah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2015).

Ia menuturkan, paket kebijakan ekonomi akan terus dikeluarkan oleh pemerintah setiap minggu. Bahkan, volume paket yang akan dikeluarkan bisa mencapai ratusan. Jokowi menginginkan agar selalu ada paket kebijakan ekonomi baik jangka pendek, menengah dan panjang.

"Kita sudah keduluan Vietnam. Pertumbuhan kalah dengan India. Vietnam cepat sekali. Kalau kita tidak mau mengubah nanti tertinggal betul," ucap Jokowi. (Dny/Gdn)