Buruh Ingin Jokowi Keluarkan Kebijakan Pro Upah Layak

Liputan6.com, Jakarta - Para buruh terus menyuarakan tuntutannya agar mendapatkan upah yang diharapkan. Serikat Buruh ingin Presiden Joko Widodo mengeluarkan paket kebijakan yang berpihak kepada upah.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, upah yang baik akan mendorong daya beli masyarakat, jika hal tersebut menggeliat maka akan ‎mengarah pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

"Upah jadi prioritas karena di seluruh dunia adalah alat untuk meningkatkan purchasing power. Anda untuk hidup butuh upah, karena upah terkait daya beli. Ini akan meningkatkan konsumsi domestik, dengan begitu Pertumbuhan Ekonomi terjadi," kata Said, di Jakarta, Jumat (13/11/2015).

Said mengungkapkan, Pertumbuhan ekonomi nasiaonal yang ditargetkan pemerintah sebesar 6,2 persen , 63 persennya berasal dari konsumsi. Jika target tersebut ingin dicapai, seharusnya pemerintah menetapkan besaran upah yang layak agar kemampuan daya beli masyarakat tetap terjaga.

‎"Pertumbuhan ekonomi 6,2 persen disumbang konbsumsi 63 persennya artinya pemerintah harus menjaga daya beli,"tuturnya.

Said pun menyayangkan paket kebijakan yang dikeluarkan ‎oleh pemerintah dari paket satu hingga enam hanya berpihak pada peningkatan investasi dan bisnis, tidak ada satu pun yang berpihak pada upah.

"Pemerintah lebih pro bisnis karena proteksi semua pada bisnisman dan investor. Jilid 1-3, pas jilid 4 dihajar buruh dengan paket kebijakan upah. Jilid 6 KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) itu lebih parah," pungkasnya. (Pew/Zul)