Rizal Ramli Ingin Bagian Migas Negara Dikurangi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri ‎Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli kembali mengeluarkan gebrakan. Kali ini Ia ingin mengurangi bagian negara dari sektor minyak dan gas bumi (migas).

Rizal mengatakan, saat harga ‎migas sedang menurun, seharusnya ada insentif yang diberikan ke pengusaha produsen migas atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) migas agar tetap bertahan.‎

"Kami rapat antara menteri pada dasarnya kebijakan kita sangat statis tidak dinamis," kata Rizal, dalam sebuah diskusi, di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (19/11/2015).

Rizal mengungkapkan, insetif yang diberikan tersebut berupa pengurangan bagian negara atas hasil produksi migas dari KKKS. Saat ini, negara mendapat bagian 85 persen dan KKKS 15 persen dari hasil produksi minyak, sedangkan dari produksi gas KKKS mendapat 30 persen dan negara dapat 70 persen.

Menurut Rizal, bagian tersebut harus dikurangi untuk menggairahkan KKKS mencari cadangan migas baru, dengan meningkatkan kegiatan pencarian migas (eksplorasi).

"Momentum yang dimanfaatkan driling (pengeboran) eksplorasi ditingkatkan, caranya harus fleksibel caranya bagian negara 85 persen dan KKKS 15.  Kenapa tidak dijadikan 80 persen negara dan 20 persen KKKS," tutur Rizal.

‎Rizal menambahkan, kejatuhan harga minyak dunia juga mempengaruhi biaya kegiatan eksplorasi menurun. Perusahaan minyak dan gas mengurangi kegiatan eksplorasi membuat peralatan eksplorasi sepi peminat sehingga harga sewa peratalan tersebut menjadi murah.

Dengan insetif pengurangan bagian negara dan penurunan biaya eksplorasi, juga dapat memicu kegiatan eksplorasi peningkatan cadangan minyak Indonesia. Sehingga saat harga minyak dunia bangkit Indonesia sudah siap dengan cadangan minyak yang bertambah.

"Minyak dan gas harganya turun, kondisi ini akan berlangsung 3-5 tahun mendatang, artinya apa perusahaan driling eksplorasi harganya jatuh luar biasa," ujar Rizal.

Untuk merealisasikan keinginannya , Rizal akan memanggil Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan instansi terkait dengan sektor tersebut.‎ "Mungkin dirjen migas saya akan panggil untuk bahas ini, kalau menterinya tidak datang tidak penting," pungkasnya. (Pew/Ahm)