‎Jokowi Minta Kementerian PUPR Tingkatkan Kualitas SDM

Liputan6.com, Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memastikan anggaran pembangunan infrastruktur setiap tahunnya akan bertambah besar. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung program percepatan kerja terutama dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Untuk itu, Jokowi meminta kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk terus mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang handal dan memiliki integritas yang tinggi.

"‎Kemeterian PUPR siap-siap, siapkan manager lapangan yang baik. Mungkin sekarang kelola dana Rp 1 triliun bisa, tapi nanti begitu naik. Rp 10 triliun, bingung, jadi siapkan SDM," kata Jokowi di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (6/1/2016).

Untuk memperlancar pembangunan infrastruktur, Jokowi juga meminta kepada Menteri PUPR Basuki Hadimoeldjono untuk terus melakukan sinergi antar kementerian.

Dicontohkan Jokowi, dalam meningkatkan kunjungan wisatawan asing ke Indonesia, pengelolan dan kegiatan promosinya dilakukan oleh Kementerian Pariwisata, namun produk yang ditawarkan dalam hal ini destinasi wisata masih kurang sarana pendukungnya.

"Toilet masih kurang, air bersih tidak ada, akses menuju lokasi wisata juga masih minim, ini Kementerian PUPR bisa lihat, bisa masuk, inilah wujud sinergi," tegas Jokowi.

Seperti diketahui, hari ini Presiden Jokowi menyaksikan penandatanganan 644 paket proyek infrastruktur senilai Rp 8,8 triliun serentak dilakukan di lima kota, yaitu Surabaya, Medan, Manado, ‎Banjarmasin dan Jayapura.

‎Pendandatanganan kontrak ini merupakan hasil dari lelang dini yang dilakukan Kementerian PUPR pada 2015. Dengan adanya penandatanganan kontrak ini maka kegiatan pembangunan bisa dilaksanakan langsung di awal tahun, sehingga penyerapan anggaran akan lebih maksimal.

Dari 644 paket, sebanyak 597 paket merupakan paket kecil dibawah Rp 50 miliar yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi di daerah. Sementara sisanya 47 paket adalah paket besar di atas Rp 50 miliar. Nilai kontrak yang di tandatangani ini merupakan 10,84 persen dari total belanja modal Kementerian PUPR 2016.

Adapun jenis kontrak yang ditandatangani berupa pembangunan jalan dan jembatan, sumber daya air, infrastruktur permukiman, dan penyediaan perumahan rakyat. (Yas/Gdn)


**Ingin berbagi informasi dari dan untuk kita di Citizen6? Caranya bisa dibaca di sini
**Ingin berdiskusi tentang topik-topik menarik lainnya, yuk berbagi di Forum Liputan6