Cara 5 Perusahaan Multinasional Ini Dukung Efisiensi Logistik

Sektor barang konsumsi didorong untuk memindahkan barang dari luar negeri ke Indonesia.

oleh Luqman Rimadi diperbarui 10 Mar 2016, 15:19 WIB
Diterbitkan 10 Mar 2016, 15:19 WIB
20150728-Truk Peti Kemas Tertahan di Gerbang JICT-Jakarta
Truk peti kemas tertahan di gerbang pintu masuk JICT, Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (28/7/2015). Kegiatan distribusi barang dan peti kemas dari dan ke pelabuhan lumpuh akibat aksi mogok pekerja JICT. (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar jajarannya di kementerian dan lembaga, khususnya di bidang perekonomian, untuk melakukan efisiensi logistik. Salah satunya dengan menurunkan waktu aktivitas bongkar muat ‎(dwelling time) di pelabuhan-pelabuhan.

Menanggapi perintah tersebut, kalangan dunia usaha menyatakan siap  membantu pemerintah menekan biaya logistik  serta mengurangi dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok.

Caranya dengan menarik perusahaan-perusahaan yang selama ini menyimpan berbagai jenis barang kebutuhan industri di gudang-gudang yang tersebar di Singapura dan Malaysia.

"Saat ini, biaya logistik di dalam negeri mencapai 24 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kami siap. Itu komitmen kami kepada pemerintah. Saat ini, sudah ada lima perusahaan multinasional yang akan kami pindahkan gudangnya dari luar negeri ke Indonesia. Gudang-gudangnya ada di Malaysia dan Singapura," ujar Deputy Chief Executive Officer (CEO) PT Kamadjaja Logistics Ivy Kamadjaja pada peresmian Pusat Logistik Berikat (PLB) di Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (10/3/2016).

 

Ivy mengatakan, saat ini sudah ada lima perusahaan multinasional yang  memindahkan barangnya dari luar negeri ke Indonesia. Perusahaan tersebut adalah Nestle, Frisian Flag, Sari Husada, Ultra Jaya, dan Fonterra.

"Pemerintah meminta kami mendukung sektor industri barang konsumsi, khususnya makanan dan minuman. Jadi, fokusnya ke industri itu. Tapi tidak tertutup kemungkinan untuk mendukung industri lainnya," kata dia.

Ia menuturkan, kalangan dunia usaha juga mengapresiasi kebijakan pemerintah menyediakan berbagai insentif menarik bagi investor, baik asing maupun mancanegara, serta menanamkan modalnya di Indonesia.

Saat ini terdapat lima jenis insentif yang disediakan pemerintah bagi calon penghuni PLB. Insentif yang diberikan antara lain bebas pungutan Pajak dalam Rangka Impor (PDRI), pembebasan cukai bagi perusahaan yang ingin masuk ke kawasan PLB, dan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk barang yang dipindahkan dari kawasan PLB satu ke PLB lainnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Menkominfo Rudiantara  meresmikan pengoperasian PLB yang dipusatkan di Cilincing. PLB itu tersebar di Balikpapan (Kalimantan Timur), Cakung (Jakarta Timur), Denpasar (Bali), Cikarang (Jawa Barat), Karawang (Jawa Barat), dan Cibitung (Jawa Barat).

Jokowi juga menyaksikan penyerahan sertifikat kepada 11 perusahaan yang akan memanfaatkan kawasan PLB. Ke-11 perusahaan itu terdiri atas PT Cipta Krida Bahari (Supporting Industri Migas dan Pertambangan), PT Petrosea Tbk  (Supporting Industri Migas dan Pertambangan), dan PT Pelabuhan (Supporting Industri Migas dan Pertambangan)‎.

Selain itu, ada PT Kamadjaja Logistics (Supporting Industri Makanan dan Minuman), PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (Supporting Industri Otomotif), dan PT Agility International (Supporting Industri Personal Car/Home Care).

Selanjutnya, PT Gerbang Teknologi Cikarang/Cikarang Dry Port (Supporting Industri Tekstil/Kapas)‎, PT Dunia Express (Supporting Industri Tekstil/Kapas), PT Khrisna Cargo (IKM), PT Vopak Terminal Merak (Supporting Industri Tekstil Sintetis/Bahan Kimia), dan PT Dahana Persero (Supporting Industri Migas dan Pertambangan/Bahan Peledak). (Luqman R/Ahm)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya