Pencabutan Subsidi Solar Bakal Bikin Nelayan Kian Miskin

Liputan6.com, Jakarta - Federasi Serikat Nelayan Nusantara (FSNN) menolak rencana pemerintah melenyapkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar sebesar Rp 1.000 per liter. Kebijakan tersebut dinilai semakin memiskinkan nelayan tradisional yang mengandalkan bahan bakar tersebut. 

Ketua Umum FSNN Sutrisno meminta pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengkaji ulang rencana pencabutan subsidi Solar sebesar Rp 1.000 per liter. Diakuinya, selama ini nelayan tradisional sudah menderita dengan tingginya kebutuhan hidup yang semakin mencekik.

"Dipikir ulang deh kalau mau cabut subsidi Solar, karena dampaknya ke nelayan tradisional," tegas Sutrisno saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Jumat (25/3/2016).

Dia menyebut, konsumsi Solar untuk kapal nelayan tradisional berukuran 3 Gross Tonnage (GT), atau ke bawah menyedot 5-10 hari liter setiap harinya. Sementara apabila berhari-hari di laut membutuhkan Solar lebih banyak, hingga 30 liter-50 liter untuk 3 hari melaut.

"Kalau subsidi Solar dicabut, harga jualnya kan normal. Jadi penghasilan nelayan hanya akan habis buat beli Solar," tegas dia.

Dari pengamatan Sutrisno, pendapatan nelayan tradisional per hari sebesar Rp 100 ribu-Rp 300 ribu. Dalam keadaan sepi tak ada hasil tangkapan yang bisa dibawa pulang, nelayan hanya mengantongi Rp 50 ribu-Rp 100 ribu per hari.

"Sedangkan normalnya nelayan melaut 20 hari, dan 10 harinya kosong. Jadi nelayan mikir buat nutupin 10 hari ini. Subsidi Solar dicabut, nelayan tradisional sudah miskin, tambah miskin," jelas dia.

Sutrisno berharap, pemerintah tetap memberikan subsidi Solar kepada nelayan tradisional. Sementara pencabutan subsidi sangat tepat ditujukan perusahaan perikanan besar yang dapat membayar harga Solar di harga keekonomian.

"Wong pengamanan kawasan laut, kebijakan pemerintah saja tidak jalan, seperti masih operasinya alat tangkap ikan yang merusak sehingga mengakibatkan pendapatan nelayan berkurang. Jadi harus seimbang dong kebijakannya," pungkasnya. (Fik/Nrm)