Di Depan Petani Brebes, Jokowi Tegur Menteri Ferry Soal Tanah

Liputan6.com, Brebes - Presiden RI Joko Widodo menegur Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursidan Baldan. Teguran ini karena banyaknya keluhan dari masyarakat mengenai lamanya proses pengurusan sertifikat tanah.

Teguran ini langsung dilakukan Jokowi di depan para petani dan masyarakat Brebes dalam acara‎ Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat‎.

"‎Masalahnya jelas, masalah sertifikat tanah. Saya beri peringatan BPN, urusan sertifikat saya tidak mau dengar lagi terlalu lama, terlalu ruwet. Kalau saya ngomong seperti ini, berarti betul apa yang terjadi di masyarakat," kata Jokowi di Brebes, Jawa Tengah, Senin (11/4/2016).

Teguran itu langsung dibalas tepuk tangan dan sorakan dari masyarakat yang ada di lokasi acara.

Jokowi menegaskan masalah sertifikat ini akan mempengaruhi petani dalam mengembangkan usahanya. Sebab, melalui sertifikat inilah para petani bisa mendapatkan akses permodalan di bank yang digunakan sebagai agunan.

Selama ini masyarakat yang mengurus sendiri sertifikat ke kantor Badan Pertanahan‎ yang ada di wilayahnya. Untuk mempercepat, jika para petani ingin mengajukan pinjaman modal usaha, perbankan diminta Jokowi untuk memfasilitasi pengurusan sertifikat tanah itu.

"Urusan sertifikat tidak harus rakyat yang urus, perbankan kita juga harus ikut cawe-cawe," kata Jokowi.

Untuk itu, Jokowi meminta Menteri ATR untuk memperbaiki dan menyederhanakan proses pengurusan surat tanah tersebut. ‎"Dari saya lahir sampai sekarang urus sertifikat lama sekali. Sekarang zamannya IT, urusannya bisa cepat, tidak ada lagi urus berbulan-bulan, bertahun-tahun. Rakyat biar seneng, gampang minjem uang di bank," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Tak hanya itu, Jokowi juga mengeluhkan mahalnya biaya proses mendapatkan sertifikat tanah. Hal itu disampaikannya setelah dirinya menginterogasi salah satu penerima sertifikat tanah dalam acara sinergi itu.

Berapa biaya ngurus sertifikat tanah ini?," tanya Jokowi ke penerima sertifikat tanah.

"Satu juta, Pak," jawab warga tersebut.

"Betul Pak Menteri (BPN)? Kok mahal bener," tanya Jokowi. (Yas/Zul)