Ini Misi yang Dibawa Mendag Selama Kunjungan ke Eropa

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Lembong bersama sejumlah menteri bidang ekonomi mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kunjungan kerja ke kawasan Eropa pada 19-22 April 2016.

Thomas mengatakan, dalam kunjungan tersebut dirinya membawa misi khusus menggenjot ekspor non-migas melalui penyelesaian beberapa isu untuk memulai perundingan Indonesia–EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA).

"Pemerintah akan berupaya meningkatkan ekspor nonmigas ke negara-negara yang dikunjungi dan menarik investasi dari negara-negara tersebut ke Indonesia," ujar dia di Jakarta, Senin (18/4/2016).

Upaya mendongkrak nilai ekspor dan investasi dilakukan ke sejumlah negara Eropa, khususnya Jerman, Inggris, Belgia, dan Belanda. Lawatan ini merupakan kunjungan kerja pertama Presiden Jokowi ke kawasan Eropa dengan tujuan utama mempererat kerja sama perdagangan dan investasi dengan negara-negara yang dikunjungi.

"Upaya pemerintah dilakukan guna mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sedang giat-giatnya melakukan reformasi melalui paket-paket deregulasi dan debirokratisasi," jelas dia.

Thomas menuturkan, selama di Eropa, Presiden Jokowi akan menjelaskan arah kebijakan ekonomi Indonesia saat ini yang difokuskan pada dua kata kunci, yakni keterbukaan dan persaingan.

Presiden Jokowi dijadwalkan menghadiri beberapa acara, yaitu business forum, business roundtable, dan one-on-one meeting. Sementara itu, para menteri bidang ekonomi juga dijadwalkan menggelar sesi khusus dengan para pelaku usaha setempat.

Dia memprediksi para pelaku usaha di Jerman, Inggris, Belgia, dan Belanda serta pemerintahnya masing-masing akan menekankan pentingnya perundingan IE-CEPA bagi peningkatan perdagangan dan investasinya dengan Indonesia.

Di Brussels, Presiden Jokowi akan melakukan pembicaraan dengan Presiden Dewan Eropa Donald Tusk dan Presiden Komisi Eropa Jean Claude Juncker. Isu yang akan dibahas antara lain tentang IE-CEPA.

Gagasan IE-CEPA ini sebetulnya sudah dirintis sejak 2010 oleh Indonesia–EU Joint Vision Group yang menghasilkan rekomendasi kepada kedua pemerintahan pada Mei 2011. Rekomendasi tersebut termuat dalam dokumen berjudul Invigorating the Indonesia–EU Partnership: Towards a Comprehensive Economic Partnership Agreement.

"Saat ini, Indonesia dan EU sedang mencoba menyelesaikan scoping paper yang memuat aspirasi bersama mengenai kedalaman dan cakupan CEPA yang akan dirundingkan, meskipun scoping paper itu sendiri bukanlah sebuah perjanjian yang berkekuatan hukum," jelas dia.

Pembahasan scoping paper memang sempat terhenti menjelang dan beberapa bulan setelah berlangsungnya pergantian pemerintahan di Indonesia.

Melalui pembahasan intensif di Brussel pada 4-5 April 2016 lalu, kedua pihak berhasil menjembatani sebagian besar isu yang sempat menghambat kemajuan penyelesaian scoping paper pada 2012 hingga 2015.

Saat itu, dua menteri Kabinet Kerja turut hadir, yakni Menteri Perdagangan Thomas Lembong dan Menteri Perindustrian Saleh Husin.

Menurut Thomas, Indonesia sedang mempelajari counter-draft dari pihak EU setelah pertemuan awal April lalu dan menyiapkan tanggapan untuk disampaikan kepada pihak EU dalam beberapa hari ini.

"Kita berharap scoping paper ini dapat segera disepakati sebagai basis dimulainya perundingan CEPA," tandas dia.

Sementara itu, Ah Maftuchan, Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa menilai kunjungan ini merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk membahas kembali kerjasama perpajakan internasional dalam skema G20 mengingat keempat negara yang dikunjungi Presiden Jokowi merupakan negara-negara anggota G20.

Presiden juga dapat menggunakan agenda kunjungan ini untuk melakukan pertemuan pendahuluan sebelum Pertemuan Puncak G20 pada bulan September mendatang.

“Presiden Jokowi perlu mendesak negara-negara G20 untuk menyepakati mekanisme sanksi, baik sanksi ekonomi maupun politik, bagi negara-negara yang menjadi surga pajak. Ini untuk memastikan pertukaran informasi melalui Automatic Exchange of Information (AEoI) dapat dilakukan secara efektif,” jelas dia.

Selain itu, kunjungan ini juga dapat digunakan untuk kembali mendorong pembentukan Badan Perpajakan Internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pembentukan Badan Perpajakan Internasional ini penting untuk memastikan pelibatan negara-negara miskin dan berkembang yang selama ini terpinggirkan agar dapat turut menentukan Sistem Perpajakan Global.

Usulan pembentukan Badan Perpajakan di bawah PBB pernah disampaikan oleh negara-negara G-77 di Konferensi Ketiga PBB mengenai Pembiayaan untuk Pembangunan di Addis Ababa tahun 2015. Namun pada saat itu negara-negara maju, terutama Inggris, menolak usulan tersebut.(Dny/Yas/Nrm)