Menanti Terbentuknya Holding BUMN

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menetapkan enam sektor perusahaan yang akan dijadikan prioritas holding‎ di masa pemerintahan Presiden RI Joko Widodo. Enam sektor tersebut yaitu jalan tol, pertambangan, minyak dan gas atau energi, perbankan, perumahan serta jasa konstruksi ‎dan rekayasa.

Dari enam sektor tersebut ada beberapa sektor yang menjadi prioritas jangka‎ pendek seperti di antaranya sektor jalan tol, pertambangan dan sektor energi.

Holding BUMN ini memang dipandang perlu karena jumlah perusahaan pelat merah saat ini sebanyak 118 perusahaan. Jumlah ini dinilai kurang efisien dan menimbulkan biaya operasional cukup besar. Untuk itu, pemerintah berencana merampingkan jumlah BUMN tersebut dengan sistem holding.

Untuk melaksanakannya, Kementerian BUMN pun langsung membentuk tim kajian untuk melaksanakan rencana pembentukan holding BUMN tersebut. Kajian yang dilakukan adalah kajian legal dan kajian keuangan.

Secara legal, jika ada beberapa peraturan yang harus disesuaikan, itu akan dilakukan komunikasi antara Kementerian BUMN dengan Presiden. Secara keuangan, apakah dengan dilakukan holding, BUMN benar-benar akan lebih lincah, kuat dan besar atau tidak.

Seperti apa kemajuan dari rencana holding BUMN tersebut? Berikut ulasannya:

Holding BUMN Tol

Pembentukan holding perusahaan di sektor pembangunan jalan tol diharapkan bisa terwujud tahun ini Ini dilakukan untuk memperkuat pendanaan dan percepatan pembangunan jalan tol di RI.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuldjono mengungkapkan dari rapat terbatas dengan Kementerian BUMN dan beberapa kementerian lain, semua menteri yang hadir mayoritas mendukung pembentukan holding BUMN tol.

Basuki menyebutkan memang belum ada perusahaan yang ditunjuk menjadi induk holding perusahaan jalan tol ini. Hanya saja dia menggarisbawahi yang akan menjadi induk holding adalah perusahaan yang sahamnya belum tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

"Jadi misalnya nanti Hutama Karya, nanti di bawahnya ada Waskita Tol Road, lalu ada yang lain. Yang pasti yang akan jadi induk nanti yang masih 100 persen pemerintah, yang pemerintah punya saham Dwi Warna," kata Basuki di Istana Kepresidenan, pada Februari lalu.

Dikatakan Basuki, saat ini ada tiga BUMN yang diperintahkan untuk membangun jalan tol, yaitu PT Hutama Karya, PT Waskita Karya Tbk dan PT Jasa Marga Tbk. Dari ketiga perusahaan tersebut hanya Hutama Karya yang sahamnya belum ditawarkan ke publik melalui BEI.

Holding BUMN Tambang

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan bahwa holding BUMN sektor tambang menjadi prioritas sehingga harus terwujud di tahun ini.

PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum akan menjadi induk holding di sektor tambang. Inalum akan membawahi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Bukit Asam (Persero)‎ Tbk dan PT Timah (Persero) Tbk.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media‎ Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno menjelaskan meski Inalum akan jadi induk holding, namun hal itu hanya bersifat sementara.

"Karena saat ini hanya Inalum yang sahamnya 100 persen dimiliki pemerintah, jadi mudah dikontrol oleh pemerintah, nanti tahap selanjutnya akan ada New Co, inalum turun sejajar dengan yang lain," kata Fajar di awal Maret lalu.

Fajar menilai, pembentukan perusahaan baru yang membawahi perusahaan-perusahaan tambang ini menjadi lebih pas. Kementerian BUMN menargetkan pembentukannya dalam jangka menengah.

Fajar menjelaskan, untuk tahap pertama pihaknya lebih mempercayakan ke Inalum, dikarenakan dalam pembentukan perusahaan baru membutuhkan proses yang lama dan lebih kompleks.

Holding BUMN Energi

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto mengatakan, untuk skema holding BUMN energi masih menunggu keputusan pemegang saham atau pemerintah. "Skema (holding) kita tunggu pemegang saham," kata dia di Kementerian BUMN di Jakarta, Jumat (22/4/2016).

Dwi menuturkan, keberadaan holding menunjukkan adanya sinergi BUMN. Selain itu, holding mendorong terciptanya keuangan yang lebih kuat.

"Selalu saya sampaikan holding adalah salah satu menuju sinergi untuk meningkatkan kemampuan perusahaan," tutur dia.

Dia juga menuturkan, holding mempermudah ‎perusahaan untuk ekspansi. Selain itu, masyarakat juga akan mendapatkan produk yang murah karena ada efisiensi‎.

"Sehingga lebih efisien dan bisa investasi lebih cepat. Dari masyarakat juga harga gas bisa lebih baik dan karyawan juga kesejahteraan lebih baik," ujar dia.

Holding BUMN Bank

Sekretaris Kementerian BUMN Imam A. Putro mengungkapkan tahapan kajian hampir rampung hingga kini. Berbagai pihak dilibatkan oleh Kementerian BUMN dalam memfinalisasi kajian holding ini.

"Ini sedang mau difinalisasi. Kita akan bahas juga dengan Kementerian Keuangan," ucap Imam saat berbincang dengan Liputan6.com, Selasa (15/3/2016).

Imam menargetkan finalisasi kajian pembentukan selesai secepatnya karena penting dan komitmen pembentukan holding oleh beberapa perbankan BUMN dapat dilakukan pada akhir bulan ini. "Iya (bulan ini), untuk kajiannya kita selesaikan minggu ini," ucap Imam.

Namun sayangnya Imam belum‎ dapat memastikan siapa perusahaan perbankan yang nantinya menjadi induk holding-nya.

Sementara itu, Kepala Bidang Komunikasi Publik Kementerian BUMN Teddy Poernama menambahkan meski kajian belum selesai, pihak Kementerian BUMN terus melakukan sosialisasi mengenai rencana holding perusahaan-perusahaan pelat merah ini.

Ia mencontohkan beberapa hari lalu, Menteri BUMN Rini Soemarno melakukan sosialisasi mengenai hal itu di Yogyakarta bersama beberapa direktur utama perusahaan terkait. "Kemarin di Yogyakarta itu kita sosialisasi holding perbankan, asuransi dan jasa konstruksi," ujar dia.

Holding BUMN Perumahan

Pembentukan holding BUMN perumahan saat ini masih dalam kajian pemerintah. Holding dibentuk dengan tujuan meningkatkan efisiensi serta guna mempercepat pemenuhan rumah di Indonesia.

"‎Kalau holding kan Perum Perumnas dengan PT PP Tbk, karena 100 persen negara itu Perumnas," jelas Basuki Selasa (19/4/2016).

Basuki mengungkapkan Holding BUMN perumahan ini kemungkinan besar akan terealsiasikan pada pertangahan tahun ini. Namun bisa juga molor karena ada prioritas lain yang harus dijalankan oleh BUMN. (Yas/Amd/Pew/Dny/Gdn/Nrm)