Kembangkan Smart City, BI Kumpulkan Menteri dan Pemda

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong terciptanya smart city atau kota cerdas. Rapat kali ini fokus untuk pengembangan kawasan perkotaan supaya berkontribusi pada perekonomian nasional.

Gubernur BI Agus Martowardojo menerangkan, data Asian Development Bank (ADB) menyatakan ke depan, 80 persen pertumbuhan ekonomi di Asia ialah peran kawasan perkotaan. Dia juga menyebut, hasil penelitian juga yang menyatakan jika pada 2035 sebanyak 75 persen masyarakat Indonesia akan hidup di perkotaan. Oleh karena itu, ia menyatakan perlu persiapan yang matang untuk menata kawasan perkotaan.

Dia mengatakan, ‎untuk menjadi kota pintar perlu melewati beberapa tahapan. Antara lain, kegiatan yang bersifat ad hoc, inisiatif, scatter (menyebar), terintegrasi, baru terciptanya smart city.

"Masing-masing dinilai sudah ada inisiatif kegiatan, scatter, tapi untuk menjadi smart city perlu komitmen lebih jauh," kata dia di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (2/6/2016).

Dia menuturkan, ‎dari rapat tersebut terdapat kesimpulan jika perlunya masterplan pengembangan smart city. Perencanaan bukan hanya fisik, tapi juga dalam hal teknologi informasi. Tak hanya itu, perencanaan juga meliputi bagaimana menyediakan transportasi kota termasuk kota penyangga atau satelit.

"Kita meyakini Indonesia harus mengalokasikan anggaran yang betul-betul untuk infrastruktur perkotaan," ungkap dia.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat karena terpengaruh oleh ekonomi global. Namun demikian, dia menuturkan BI dan pemerintah telah mengambil jalan yang benar dengan melakukan reformasi struktural untuk menghadapi pelemahan ekonomi tersebut.

‎"Setelah melihat dengan dalam, kita melihat langkah diambil pemerintah dan bentuk koordinasinya sudah ada di jalur benar, yaitu reformasi struktural dilanjutkan," tandas dia.

Hadir dalam rapat koordinasi kali ini, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, ‎Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Sofyan Djalil, Menteri Komunikasi dan Informatika  Rudiantara, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Wali Kota Makassar Danny Pomanto.