DPR Pertanyakan Perbedaan Revisi Pertumbuhan Ekonomi 2016

Liputan6.com, Jakarta - Rapat Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA K/L) antara pemerintah dengan Komisi XI DPR RI dibanjiri interupsi dari anggota dewan. Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menjadi sasaran ‎anggota dewan akibat perbedaan revisi asumsi makro pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan Komisi XI dan Panitia Kerja (Panja) A Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Dari pantauan Liputan6.com, Jakarta, Kamis (9/6/2016), rapat kerja RKA K / L RAPBN-P 2016 yang baru dimulai pukul 14.30 WIB, langsung diwarnai cecaran pertanyaan dari Komisi XI. Anggota dewan mempertanyakan perbedaan penetapan revisi asumsi pertumbuhan ekonomi di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016.

Komisi XI DPR bersama pemerintah dalam rapat sebelumnya telah mengetok target pertumbuhan ekonomi tahun ini dipangkas menjadi 5,1 persen dari APBN induk 5,3 persen. Namun kemudian di Panja A Banggar, target pertumbuhan ekonomi di RAPBN-P lebih optimistis ditetapkan 5,2 persen.

"Kita menginginkan penjelasan dari pemerintah melalui Menkeu, karena ada perbedaan revisi asumsi makro pertumbuhan ekonomi. Di Komisi XI sudah diputuskan 5,1 persen, tapi 5,2 persen di Banggar," kata Wakil Ketua Komisi XI Achmad Hafidz Tohir saat membuka Raker RKA K / L.

Menkeu Bambang kemudian menjawab pertanyaan DPR kalau pemerintah sudah berusaha memperjuangkan angka revisi target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen ‎pada Panja A Banggar.

"Sudah diperjuangkan di Banggar untuk angka 5,1 persen. Tapi ini baru Panja A, belum Raker. Raker postur RAPBN-P 2016 baru akan dilakukan setelah pembahasan di seluruh Panja selesai, tepatnya minggu depan. Di mana kami akan upayakan asumsi pertumbuhan ekonomi tetap di 5,1 persen yang kami anggap kredibel," ujar dia.

Apabila Banggar DPR RI tetap menyepakati 5,2 persen, sambung Bambang, pemerintah akan menggelar pertemuan khusus untuk berunding target pertumbuhan ekonomi di level berapa yang akan dipatok dalam RAPBN-P 2016.

"Tapi kalau untuk RKA K / L ini bisa dipakai dengan asumsi 5,1 persen. Kami harap juga ada komunikasi dari Komisi XI dan Banggar terkait hal ini (pertumbuhan ekonomi)," ujar Bambang.

Dari pernyataan Menkeu Bambang rupanya mengundang reaksi dari para anggota Komisi XI DPR. Mereka mempertanyakan konsistensi pemerintah untuk menetapkan ‎revisi asumsi pertumbuhan ekonomi.

"Apakah bisa berpatokan 5,1 persen? Karena penjelasan berbeda. Menkeunya bilang seperti itu, tapi dirjennya bilang seperti itu. Sehingga terjadi ketidakkonsistenan antara apa yang diucapkan di Komisi XI dan Banggar," ucap Tohir.

Akhirnya, Raker sempat diskors selama 15 menit untuk menentukan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dipakai untuk membahas revisi RKA K / L dalam RAPBN‎-P 2016. Saat skorsing, pemerintah dan Komisi XI menggelar lobi-lobi singkat.15 menit kemudian, Raker dilanjutkan tanpa ada permasalahan lagi dengan menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,1 persen. (Fik/Ahm)