Banggar DPR RI Sepakati Pertumbuhan Ekonomi RI 5,2 Persen

Proyek pertumbuhan ekonomi Indonesia itu lebih optimistis dibanding kesepakatan pemerintah dengan Komisi XI.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 08 Jun 2016, 20:00 WIB
Diterbitkan 08 Jun 2016, 20:00 WIB
20160109-Pertumbuham-ekonomi-2016-Jakarta-AY
Pengunjung melintas dengan latar belakang gedung dan bangunan kota Jakarta, Sabtu (9/1/2016). Pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2016 diprediksi akan berada di angka 5%. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Asumsi dasar makro ekonomi Indonesia, khususnya pertumbuhan ekonomi kembali dikoreksi DPR RI. Kali ini keputusan perubahan target diambil dalam Rapat Kerja Panja A Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016 sebesar 5,2 persen. Proyeksi tersebut lebih optimistis dibanding kesepakatan pemerintah dengan Komisi XI DPR sebesar 5,1 persen.

Rapat Kerja Panja A RAPBN-P 2016 berlangsung antara pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Rabu (8/6/2016). Hasilnya disepakati target pertumbuhan ekonomi Indonesia di revisi menjadi 5,2 persen.

"Target pertumbuhan ekonomi di RAPBN-P 2016 bisa disepakati ya 5,2 persen," kata Pimpinan Banggar DPR RI, Said Abdullah membacakan kesimpulan Raker Panja A RAPBN-P 2016 di Gedung DPR, Jakarta.

Perwakilan dari pemerintah, yakni Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengaku  mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen bukanlah pekerjaan mudah. "Walaupun target 5,2 persen potensial dicapai, tapi butuh kerja keras. Tapi kami yakin ada ruang bagi Indonesia untuk menggapai pertumbuhan ekonomi lebih baik ke depan," jelas dia.


Dalam kesempatan sama, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, mengatakan, Indonesia memiliki ruang bertumbuh 5,2 persen di tahun ini karena ada dorongan belanja modal dari pemerintah yang lebih besar di kuartal II sampai IV. Anggaran belanja tersebut, sambungnya, perlu didukung dari penerimaan negara baik dari kebijakan pengampunan pajak maupun upaya lain pemerintah mengumpulkan pendapatan.

"Kalau ada penerimaan, belanja modal dipacu, artinya akan mendorong investasi pembangunan bertumbuh.  Juga didorong dari bantuan sosial dan dana desa yang akan meningkatkan konsumsi pemerintah serta swasta," ujar dia.

Sementara dari sisi moneter, kata Perry, masih ada ruang pelonggaran kebijakan moneter oleh BI. Dengan kebijakan moneter dan makroprudential yang atraktif diharapkan dapat memacu investasi swasta. "Jadi dengan kolaborasi dari pemerintah dan BI, pertumbuhan ekonomi di kuartal IV bisa mencapai 5,3 persen," tutur dia. (Fik/Ahm)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya