Bentuk Holding, Menteri Rini Ingin Negara Tetap Kuasai Saham BUMN

Pemerintah menggelar rapat koordinasi perkembangan rencana pembentukan induk usaha (holding) perusahaan yang bernaung di bawah BUMN.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 11 Agu 2016, 12:56 WIB
Diterbitkan 11 Agu 2016, 12:56 WIB
20166022-Sambil Bukber, Menteri Rini Kumpulkan Pimpinan Media-Jakarta
Menteri BUMN, Rini Soemarno ketika menghadiri acara buka bersama sejumlah pemimpin redaksi media, di Plaza Mandiri, Jakarta, Rabu (22/6). Acara tersebut juga dihadiri sejumlah petinggi perusahaan pelat merah. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menggelar rapat koordinasi perkembangan rencana pembentukan induk usaha (holding) perusahaan yang bernaung di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Terdapat lima perusahaan holding yang akan menaungi lima sektor. Hasil dari rapat ini akan dibahas kembali dalam rapat terbatas yang akan diadakan Jumat 12 Agustus 2016.

Kementerian BUMN telah memetakan holding atas lima sektor, yakni holding infrastruktur jalan tol, energi, keuangan, pertambangan, dan perumahan. Rakor ini dihadiri Menteri BUMN Rini Soemarno, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja.

"Kami menyiapkan besok akan ada rapat terbatas mengenai holding. Jadi kita persiapkan hal-hal apa yang harus dibicarakan," kata Menteri BUMN Rini yang terburu-buru meninggalkan kantor Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (11/8/2016).

Tanpa bersedia menjelaskan lebih detail mengenai hasil dari rapat tersebut, Rini mengaku, pemerintah hanya membicarakan tentang aturan dan proses pembentukan holding.

"Kami ingin menjaga bahwa negara ingin tetap ikut mengelola holding BUMN. Jadi kita mengeluarkan dan di beberapa tempat di BUMN sudah ada yang namanya saham seri A (dipegang pemerintah)," terang Rini.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo pun pelit bicara mengenai hasil rapat koordinasi holding BUMN dengan Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM, serta Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian.

"Yang dibahas besok di rapat terbatas holding BUMN, aset BUMN, tax amnesty. Holding ini kan juga dalam rangka tax amnesty. Tadi cuma dibahas aset BUMN," ucap dia. (Fik/Gdn)

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya