KEIN Temukan Masalah untuk Penuhi Kebutuhan Rumah

KEIN menilai masalah mengenai perumahan cukup kompleks, dan pemenuhan kebutuhan rumah itu juga terganjal aturan.

oleh Achmad Dwi Afriyadi diperbarui 13 Agu 2016, 19:13 WIB
Diterbitkan 13 Agu 2016, 19:13 WIB
20160813-Ketua KEIN, Soetrisno Bachir Paparkan Strategi Pencapaian Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Soetrisno Bachir (kedua kanan) menyimak pertanyaan usai menjadi pembicara pada Workshop Media di Bogor, Sabtu (13/8/2016). Workshop mensosialisasikan fokus tugas KEIN. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Bogor - Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) membantu pemerintah dalam rangka memenuhi rumah masyarakat. Namun begitu, KEIN mencermati terdapat beberapa masalah yang mengganjal untuk memenuhi kebutuhan rumah tersebut.

Anggota KEIN Haryadi Sukamdani menuturkan, masalah mengenai perumahan cukup kompleks. Bahkan tanpa disadari, pemenuhan rumah terganjal oleh ketentuan yang dibuat oleh pemerintah sendiri.

"Seperti rekan-rekan ketahui, pemerintah dalam tanda petik menyumbang kenaikan harga tanah," kata dia dalam Workshop Media di Bogor, Sabtu (13/8/2016).

Dia menerangkan, hal tersebut didorong oleh tingginya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). "Pertumbuhan PBB luar biasa. Sekarang rata-rata kenaikan setahun 10 persen," ujar dia.

‎Permasalahan lain, rencana pemenuhan rumah oleh pemerintah kadang juga memberatkan pihak tertentu. Sebagai contoh, pemerintah akan menerapkan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang dianggap justru bakal menekan pengusaha.

"‎Masih inget Tapera, ini kita akan bicarakan dengan pemerintah bagaimana pengaturan dana. Kalau dana tersebut diambilkan tersendiri dalam kesatuan yang komprehensif akan menjadi beban baru sektor usaha kita," jelas dia.

Oleh karena itu, dia menuturkan KEIN akan membantu dalam menyumbangkan saran ke Presiden untuk mengatasi masalah dalam hal pemenuhan rumah.

"Untuk merumuskan kembali tata ruang perumahan, masyarakat berpenghasilan rendah seperti apa, pengaturan PBB bagaimana, perpajakan bagaimana," kata dia. (Amd/Ahm)
    

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya