Barang Mewah dan Jasa Premium Kena PPN 12 Persen Mulai 1 Januari 2025, Dampaknya?

Bos BEI: Pasar Modal Catat Rekor Terbesar Dalam 39 Tahun Terakhir

Pasar modal Indonesia menunjukan kinerja yang positif sejak pengampunan pajak diterapkan.

oleh Liputan6 diperbarui 28 Agu 2016, 20:30 WIB

Diterbitkan 28 Agu 2016, 20:30 WIB

20151102-IHSG-Masih-Berkutat-di-Zona-Merah-Jakarta

Suasana di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (2/11/2015). Pelemahan indeks BEI ini seiring dengan melemahnya laju bursa saham di kawasan Asia serta laporan kinerja emiten triwulan III yang melambat. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta - Pasar modal Indonesia menunjukkan kinerja yang positif sejak pengampunan pajak diterapkan. Bahkan, kapitalisasi pasar modal di Indonesia menembus rekor karena selama ini belum pernah tercapai.

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio mengatakan, kapitalisasi pasar BEI menembus rekor sejak diaktifkannya pasar modal atau selama 39 tahun terakhir.

"Kita mencatat rekor terbesar selama 39 tahun terakhir. Market capital kita mencapai Rp 5.900 triliun terbesar," kata dia dalam perayaan ulang tahun pasar modal di SCBD Sudirman, Jakarta, Minggu (28/8/2016).

Bukan hanya dari segi kapitalisasi pasar, peningkatan yang signifikan terjadi pada frekuensi transaksi harian perdagangan saham. Kenaikan frekuensi transaksi harian saham mengalahkan negara-negara tetangga sekawasan.

"Frekuensi transaksi per hari kita terbesar. Kita pernah 77 ribu bahkan mengalahkan Thailand, 4 kali Singapura, 5 kali Filipina, 3 kali Malaysia," jelas dia.

Terkait dengan tax amnesty, Tito ingin supaya pintu masuk atau gateway penampung dana repatriasi di pasar modal diperlebar. Sehingga, dana yang masuk ke pasar modal semakin besar.

Tito mengatakan, telah mengusulkan pelonggaran kriteria gateway ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kemudian, usulan ini akan dikaji oleh OJK dan dilaporkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk disetujui.

"Jadi kita usulkan menambah sekitar minimal 14 (perusahaan efek) lagi. Tapi itu OJK yang mengusulkan ke Menteri Keuangan. Kita lagi nunggu hasilnya," tutup Tito. (Achmad Dwi Arifyadi)