Menteri Luhut: Pemangkasan Cost Recovery Bisa Hemat Uang Negara

Liputan6.com, Jakarta Pelaksana tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, pemangkasan pengembalian biaya kegiatan pencarian minyak dan gas bumi (cost recovery) dapat menghemat uang negara.

Alasannya, pemangkasan cost recovery hanya mengubah struktur harga proyek yang dikerjakan menjadi lebih murah, tanpa menghentikan proyek. Dari situ terjadi penghematan.

‎"Kau bilang harga ini Rp 10 ternyata bisa Rp 6. Kan sama saja," kata Luhut, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (21/9/2016).

Menurut Luhut, dengan pemangkasan tersebut maka akan mendorong penggunaan barang dan jasa lokal, sehingga  ber‎dampak pada pertumbuhan perekonomian, karena ada kegiatan produksi barang yang dibutuhkan pada proyek tersebut.

"Menggunakan lokal konten ya tambah banyak produk dalam negeri digunakan," tutur dia.

Luhut mendorong efisiensi cost recovery dengan mematok tidak melebihi US$ 10,4 miliar. Selama ini Pemerintah Indonesia selalu menerima setiap pengajuan cost recovery yang diajukan perusahaan pencari minyak atau Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS).

"Selama ini kita terima saja, terus terang kita selama ini taking for guaranted saja," ucap Luhut.‎

Luhut pun meminta, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak (SKK Migas), untuk melakukan perhitungan ulang komponen pembentukan cost recovery, agar bisa ditekan di bawah US$ 10,4 miliar.

‎"Sekarang, di tahun ini kita tetapkan kita enggak mau ‎lari dari US$10,4 miliar. Saya sudah beritahu Pak Amien (Kepala SKK Migas), saya mau segini," tutur Luhut.

SKK Migas diberi waktu dua mi‎nggu untuk mencari angka cost recovery yang tepat, dengan menggunakan konsultan. Jika tercapai target tersebut, maka akan menjadi prestasi Pemerintah mencapai efisiensi.

"Kalau itu kita capai baru prestasi. Kalau business as usual itu tidak prestasi. Caranya bagaimana, ada, saya sudah bilang kemarin sama tim. Coba cari konsultan yang bisa menurunkan cost recovery kita," tutup Luhut.

SKK Migas mengusulkan cost recovery  dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara ‎(RAPBN) 2017 ke Badan Anggaran DPR sebesar US$ 11 miliar, namun usulan tersebut dikembalikan untuk dirapatkan dengan Komisi VII DPR.(Pew/Nrm)